Rabu 28 Februari 2018, 15:02 WIB
Pilbup Magelang, Panwaskab Copoti Baliho Bergambar Calon Petahana
Penertiban baliho jelang Pilbup Magelang (Foto: Pertiwi/detikcom)
Magelang -
Panwaskab Magelang melepas paksa sejumlah alat peraga kampanye (APK) dan baliho program pemerintah bergambar calon peserta Pilkada. Hal itu dilakukan karena surat edaran yang dikirim ke sejumlah instansi terkait di Pemkab Magelang tidak dilaksanakan.
"Dari sebanyak 210 APK dan baliho yang tersebar di Kabupaten Magelang, sebagian sudah ada yang diturunkan, tapi masih banyak yang belum. Untuk itu, hari ini kami bersama Satpol PP menurunkan APK dan baliho yang masih terpasang," jelas Ketua Panwaskab Magelang, Habib Saleh, Rabu (28/2/2018).
Habib menambahkan, Panwaskab Magelang sebelumnya sudah lebih dulu mengirimkan surat dan komunikasi secara langsung kepada pihak terkait agar menaati peraturan KPU, Perbawaslu dan UU no 10 2016.
"Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti dengan instruksi Pj Bupati kepada Kepala SKPD, Puskesmas, camat dan lainnya. Banyak instansi pemasang yang kemudian melepas sendiri baliho mereka, namun masih ada yang belum," ungkapnya.
Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran, Fauzan Rofikun, menambahkan keberadaan baliho program pemerintah bergambar paslon masuk dalam pelanggaran pasal 70 PKPU 4 2017 yakni paslon gubernur dan bupati dilarang memasang alat peraga kampanye menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
Sedangkan APK dari paslon harus ditertibkan karena tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU.
(mbr/mbr)
"Dari sebanyak 210 APK dan baliho yang tersebar di Kabupaten Magelang, sebagian sudah ada yang diturunkan, tapi masih banyak yang belum. Untuk itu, hari ini kami bersama Satpol PP menurunkan APK dan baliho yang masih terpasang," jelas Ketua Panwaskab Magelang, Habib Saleh, Rabu (28/2/2018).
Habib menambahkan, Panwaskab Magelang sebelumnya sudah lebih dulu mengirimkan surat dan komunikasi secara langsung kepada pihak terkait agar menaati peraturan KPU, Perbawaslu dan UU no 10 2016.
"Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti dengan instruksi Pj Bupati kepada Kepala SKPD, Puskesmas, camat dan lainnya. Banyak instansi pemasang yang kemudian melepas sendiri baliho mereka, namun masih ada yang belum," ungkapnya.
 Baliho tersebut berisi program bupati petahana sewaktu menjabat (Foto: Pertiwi/detikcom) |
Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran, Fauzan Rofikun, menambahkan keberadaan baliho program pemerintah bergambar paslon masuk dalam pelanggaran pasal 70 PKPU 4 2017 yakni paslon gubernur dan bupati dilarang memasang alat peraga kampanye menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
Sedangkan APK dari paslon harus ditertibkan karena tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU.
(mbr/mbr)
