"Kalau kerugian dari masing-masing pedagang, kita belum mengetahui pasti. Namun dari sisi nilai bangunan mencapai Rp 70 Miliar," jelas Wali Kota Pekalongan, Saleany Machfudz, saat jumpa pers di Ruang Kresna Setda Kota Pekalongan, Senin (26/2/2018) .
Dijelaskan Saleany, selain nilai bangunan, Pemkot juga dipastikan akan kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 2 Miliar per tahun. Angka tersebut, lanjut Saelany berasal dari Pajak Restoran KFC yang nilai per bulan sekitar Rp 68 juta, Retribusi Pasar dan Parkir Dalam pasar sekitar 500 juta per tahun dan potensi-potensi pendapatan lainnya, seperti PBB, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Parkir Tepi Jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk jangka pendek akan disiapkan lokasi pasar darurat sementara yang berada di empat lokasi: Taman Pati Unus, Jl Mangga, Jl Rambutan dan Jl Sultan Agung. Untuk penempatan lokasi pedagang akan melibatkan asosiasi dan paguyuban Pasar yang berhimpun di IPP/ HIMPAS (Ikatan Pedagang Pasar/ Himpunan Pedagang Pasar Banjarsari) dan atau P2PB (Persatuan Pedagang Pasar Banjarsari)" jelasnya.
Selain itu juga sebagai langkah jangka menengah berupa akan menyiapan Pasar Daurat (semi permanen), maka minggu ini akan disurvei dan dikaji untuk ditetapkan sebagai lokasi Pasar Darurat (Semi Permanen). Alternatif-alternatif lokasi tersebut antara lain: Lapangan Setono, Gedung Eks Sri Ratu, Lokasi Lahan Belakang Pasar Darurat Kraton (Dekat Stadion Kraton seluas 6.025 meter persegi), Belakang Pasar Grosir Setono dan Kuripan.
Sementara itu, terkait upaya pemdaman kebakaran yang memerlukan waktu sampai sekitar 30 jam, Saelany menyadari akan minimnya peralatan yang ada.
"Kita terimakasih pada petugas yang sekuat tenaga memadamkan api. Ada 18 unit damkar yang bekerja keras," kata Saleany.
Namun demikian, Saelany mengakui adanya kendala yang menghambat pemadaman, salah satunya akses armada damkar yang tidak dapat masuk ke halaman pasar.
Selain itu, jenis mobil pemadam yang ada tidak bisa ambil air sembarangan seperti di sungai Kali Loji yang jaraknya dekat dengan lokasi.
"Saat itu ambilnya di PDAM. Ini memakan waktu tersendiri. Untuk mobil dengan teknologi bisa langsung dari Kali Loji, setelah ada bantuan armada dari luar kota," bebernya.
Kendala yang ketiga, menurut Saleany adalah kelengkapan petugas. Menurutnya, petugas tak bisa menerobos masuk ke lokasi kebaran karena tidak memiliki baju antiapi.
"Kendala peralatan bagi petugas belum ada baju antiapi. Satu bajunya Rp 40 juta. Pemkot punya satu hanya sudah rusak," jelasnya. (sip/sip)