DetikNews
Sabtu 24 Februari 2018, 16:54 WIB

PPP Hormati Niat Presiden Untuk Tidak Tanda Tangani UU MD3

Arbi Anugrah - detikNews
PPP Hormati Niat Presiden Untuk Tidak Tanda Tangani UU MD3 Foto: Agung Pambudhy
FOKUS BERITA: Polemik UU MD3
Purbalingga - Meski telah disahkan DPR, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) masih belum diteken Presiden Joko Widodo. PPP menghormati niat Presiden untuk tidak menandatangani UU tersebut.

"PPP mengapresiasi dan menghormati niat Presiden untuk tidak menandatangani UU yang telah di sahkan 8 Fraksi yang ada di DPR itu. Dimana PPP menolak pengesahan itu, kenapa karena itu merupakan bentuk sensitivitas Presiden," kata Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy kepada wartawan usai acara Silaturahmi dan Pembinaan IGRA Purbalingga, di Purbalingga, Sabtu (24/2/2018).

Dia mengatakan, didalam tweetnya Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa Presiden menangkap sensitivitas dari masyarakat dimana mereka keberatan dengan UU MD3 itu, maka Presiden tidak mau menandatanganinya.

"Presiden dalam hal ini bersama masyarakat dan kami, PPP bersama Presiden dan bersama masyarakat melakukan penolakan itu," jelasnya.

Maka dari itu, lanjut dia. PPP juga mendorong kepada masyarakat agar segera memproses gugatan kepada mahkamah konstitusi dan PPP juga mendorong kepada MA untuk melakukan proses peradilan cepat.

Romy menambahkan mengenai adanya beberapa kasus/kejadian persekusi terhadap pemuka agama oleh orang gila merupakan bagian dari suatu desain besar. Hal tersebut dilakukan untuk membuat masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah.

"Saya melihat mendadaknya ada orang gila baru yang bekerja secara simultan dan sasarannya tepat itu, tidak bisa kita sikapi kecuali ini adalah desain," katanya.

Menurutnya secara kebetulan berurutan, kebetulan yang berulang-ulang itu pasti adalah desain. Tidak ada sebuah kebetulan dalam dunia politik.

"Karena itu jika kita lihat ini beririsan dengan tahun politik dan tahun depan tahun puncak politik, maka sudah pasti ini merupakan bagian dari dinamika konstalasi Pilpres yang akan datang," katanya.
2/2018).

Dia mengatakan, kenapa penyerangan terhadap ulama khususnya pemuka agama tidak dilakukan di daerah yang tengah melakukan Pilkada. Namun di daerah -daerah yang tidak melaksanakan Pilkada seperti Tangerang Selatan, Banten dan Yogya.

"Persekusi-persekusi ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk membangun persepsi publik bahwa negeri ini tidak aman. Ulama khususnya pemuka agama juga dilingkungan Nahdatul Ulama (NU) juga tidak dibuat merasa aman sehingga ditumbuhkan rasa ketidakpercayaan pada pemerintah sekarang. Sehingga dibangun kesan supaya kedepan dibutuhkan pemerintahan selain pemerintahan sekarang yang dianggap tidak mampu melindungi keselamatan warganya khususnya para ulama," ungkapnya.

Maka dari itu dirinya meminta kepada Kepolisian dan Intelijen untuk melakukan pengungkapan secara serius dan mengungkap di balik fakta kejadian yang terjadi kepada para ulama secara berulang ulang tersebut.

"Kalau ini disimpulkan secara cepat dan sederhana itu adalah kelakuan orang gila, pertanyaannya kenapa kok orang gila sasarannya bisa tepat dan berulang kali. Pasti ini orang gila yang di program oleh sebuah desain yang memiliki kemampuan mengorganisir dan kelompok seperti ini, dan di Indonesia sangat sedikit jumlahnya," pungkas dia.
(arb/arb)
FOKUS BERITA: Polemik UU MD3
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed