Menteri Susi Minta UGM Lawan Pihak yang Ingin Revisi Perpres 44

Sleman - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta Universitas Gadjah Mada (UGM), menjadi lembaga yang berada di garis terdepan bila ada pihak yang ingin merevisi Perpres nomor 44 tahun 2016 terkait sektor perikanan tangkap nasional.

Permintaan Susi ini disampaikan saat dia menyampaikan pidato ilmiah di Hari Pendidikan Tinggi Teknik (HPTT) ke-72, dengan tema 'pengelolaan sumber daya bahari dan kedaulatan pangan' di Balai Senat UGM, Selasa (20/2/2018).

"Intinya legacy yang ditinggalkan pemerintah luar biasa. Saya betul-betul ingin Perpres 44 tidak akan pernah direvisi. Saya berharap (Universitas) Gadjah Mada menjadi lini terdepan yang teriak, apabila ada revisi atas perpres tersebut," kata Susi dalam pidatonya.

Menteri Susi di UGM Foto: Usman Hadi/detikcom

Susi menjelaskan, sekarang ini sumber daya alam di Indonesia baik di sektor perminyakan dan tambang lain cadangannya sudah menipis, bahkan beberapa sudah habis. Saat ini, kata Susi, hanya sektor perikanan saja yang masih bisa diharapkan.

Sementara pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah komando Susi sedang gencar-gencarnya menjaga perikanan di Indonesia. Salah satu landasan hukum yang dipakai KKP adalah Perpres nomor 44 tahun 2016 tersebut.

"Sumber daya alam kita sudah habis, ya cuma perikanan saja (yang masih). Minyak habis, tambang (habis), perikananlah yang terakhir. (Padahal) yang kita butuhkan protein, daya untuk bangsa supaya pintar," paparnya.

Susi menerangkan, upayanya dalam menjaga perikanan di Indonesia bukan tanpa hambatan. Sebab, kebijakan KKP dalam menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing di Indonesia buktinya ditentang banyak pihak.

Selanjutnya, upaya KKP yang melarang investor terjun di sektor penangkapan ikan dan menyarankan masuk ke industri pengelolaan ikan juga kritik. Pihak yang mengkritik beralasan bahwa kebijakan KKP tidak ramah investasi.

"Padahal 2,5 juta tambahan ikan yang dimakan selama tiga tahun ini itu dari laut. Kapal niaga rakyat, itu lah ekonomi kerakyatan, sesuai dengan nawacita, sesuai dengan pancasila kita. Ini coba dimentahkan, bahwa saya (dianggap) tidak ramah dengan industri," pungkas dia.


(bgs/bgk)