"Kita sudah rapat dengan Forkompinda untuk menyiapkan Pilkada serentak di Jawa Tengah agar aman dan nyaman. Kita minta para calon dan pendukung untuk jaga konduktifitas," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai memimpin Gelar pasukan Satpol PP dan Linmas di GOR Satria Purwokerto, Rabu (7/2/2018).
Gelar pasukan yang diikuti sekitar 1.420 personil anggota Satpol PP dan Linmas se Jateng. Kegiatan ini merupakan agenda Ganjar menjelang masa cuti Pilkada yang rencanaya akan dilakukan pada tanggal 15 Februari mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar yang juga akan maju pada Pilkada 2018 ini, meminta Satpol PP dan Linmas untuk netral. Satpol PP dan Linmas juga diminta untuk ikut memantau media sosial dari ujaran kebencian, hoak dan kampanye hitam.
"Jangan ada sara, hoax di media sosial. Namun meskipun itu sulit tapi kita jaga, dan kita di Jawa Tengah diuji dan saya yakin Jawa Tengah akan bisa menjaga itu," ucapnya.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Sinung N. Rachmadi usai acara mengatakan dalam pilkada kali ini netralitas Satpol PP yang juga merupakan ASN sangat diperlukan. Dia meminta bila ada Satpol PP dan ASN yang memiliki keberpihakan ASN segera foto dan laporkan.
"Netralitas itu tidak menunjukkan gejala sikap, tidak menunjukkan gejala perbuatan, maupun keberpihakan pada saat kampanye di salah satu kontestan. Masyarakat selalu diimbau foto dan laporkan kalau menjumpai itu," jelasnya.
Pihaknya juga akan menerjunkan tim siluman untuk memantau para ASN ataupun Dinas di Kabupaten/Kota yang berpihak pada salah satu konsestan.
"Satpol PP juga akan menerjunkan tim silent atau tim siluman, ASN mana yang terlibat di Kabupaten Kota yang kita sudah kenal, termasuk provinsi. Kalau semisalnya ada ASN itu atau Dinas ini hadir di kandidat ini, foto dan laporkan akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Dia menjelaskan jika jumlah Satpol PP di Jateng berdasarkan data Sada sekitar 13-15 ribu orang. Sedangkan Satlinmas sampai dengan data hari ini berjumlah 233 ribu orang. Satpol PP dan Linmas saat ini satu komando, kompak menjaga kondusifitas jelang Pilkada.
"Mereka nantinya oleh Bupati/Walikota akan didaya gunakan mengamankan yang diluar TPS, sedangkan yang didalam TPS sudah direkrut oleh KPU untuk mengamankan di dalam TPS," jelasnya.
Dia mengungkapkan, untuk pengamanan diluar TPS dilakukan mulai dari masa kampanye, masa tenang dan masa coblosan, termasuk menertibkan alat peraga kampanye sebelum masa kampanye.
"Kalau sudah masuk masa kampanye silakan, kemudian setelah masa kampanye atau masa tenang akan kami tertibkan juga. Kita juga mengamankan soal perhitungan suara, kemudian mengantarkan surat suara ke setiap TPS sampai dengan kecamatan dan kampung-kampung di kabupaten kota," pungkas Sinung. (arb/bgs)











































