Ini Jumlah Kekayaan Para Bakal Cabup-Cawabup Kudus

Kudus - Bakal pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kudus telah menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaann Penyelenggara Negara (LHKPN). Seluruh kandidat peserta Pilbup Kudus 2018 telah melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK. Ini angkanya.

Nilai kekayaan 10 orang kandidat tersebut paling besar Rp 14 miliar, sedangkan paling kecil Rp 907 juta.

Data yang dikutip detikcom dari kanal Pantau Pilkada 2018 di situs resmi KPK, nama bakal cabup dari Gerindra, PKS, dan PBB Sri Hartini menempati urutan pertama dengan nilai harta kekayaan paling tinggi, yakni Rp 14.362.210.821.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disusul bakal cawabup Hartopo yang mempunyai kekayaan Rp 7.844.254.368. Berdasarkan data yang diperoleh di laman kpk.go.id pada Rabu (24/1/2018), selanjutnya Masan yang juga Ketua DPRD Kudus mempunyai kekayaan Rp 5.636.110.030.

Selanjutnya ada cabup jalur perseorangan Noor Hartoyo dengan jumlah kekayaan 3.401.134.098. Disusul dengan calon Hadi Sucipto Rp 3.333.386.194. Sedangkan Junaidi memiliki harta 2.218.267.970.

Bakal cabup perseorangan Akhwan memiliki harta 1.375.156.544. Kemudian, Setia Budi Wibawa memiliki kekayaan 1.179.161.185. Ada juga mantan bupati Kudus M Tamzil dengan kekayaan 912.991.616. Sedangkan Sekda Kudus yang jadi bakal cawabup Noor Yasin mengantongi kekayaan 907.561.555.

Foto: Akrom Hazami/detikcom

Di Pilbup Kudus ada lima pasangan. Pasangan jalur perseorangan adalah Akhwan-Hadi Sucipto. Kemudian pasangan perseorangan lainnya adalah Noor Hartoyo-Junaidi. Tiga pasangan calon lainnya dari jalur partai politik.

Pasangan dari jalur partai politik adalah Masan-Noor Yasin. Mereka diusung oleh PDIP, PAN, Demokrat, dan Golkar, serta partai pendukung yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Berkarya.

Selanjutnya, M Tamzil-Hartopo diusung PKB, Hanura dan PPP. Yang terakhir, Sri Hartini-Setia Budi Wibawa dengan 3 partai pengusung, yaitu Gerindra, PKS dan PBB.

Ketua KPU Kudus M Khanafi, saat dikonfirmasi tentang harta kekayaan paslon yang tertera di laman KPK tersebut, mengaku pihaknya tak berwenang mengurai tentang laporan harta kekayaan paslon."Yang mengumumkan calonnya, KPU memfasilitasi," katanya.

LHKPN merupakan salah satu syarat administrasi yang harus diserahkan pasangan calon ketika mendaftar ke KPU. "Silakan bisa lihat di web KPK," pungkasnya. (mbr/mbr)