DetikNews
Senin 22 Januari 2018, 15:09 WIB

Cantrang Boleh Dipakai, Nelayan di Pati Butuh Payung Hukum

Arif Syaefudin - detikNews
Cantrang Boleh Dipakai, Nelayan di Pati Butuh Payung Hukum Foto: Arif Syaefudin/detikcom
Pati - Meski Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti memperbolehkan lagi penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang, namun nelayan cantrang di Pati masih belum sepenuhnya lega.

Sampai saat ini belum ada payung hukum yang kuat mengenai aturan itu. Nelayan cantrang di wilayah Pati pun masih belum berani melaut.

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengatakan masih ada batasan-batasan yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Selain itu, ada sejumlah syarat dari Menteri Susi yang cukup merepotkan para nelayan di Pati.

"Ya apa yang dikeluarkan oleh Menteri Susi, kami senang, tapi tidak sepenuhnya senang. Masalahnya Bu Susi membatasi, misalnya hanya di beberapa daerah saja yang boleh menggunakan cantrang. Misalnya Pati, Rembang, Tegal, dan Batang," ungkap Rasmijan, Senin (22/1/2018).

Menurutnya hingga saat ini belum ada petunjuk teknis dari Kementrian Kelautan dan Perikanan secara resmi soal penjaminan nelayan cantrang yang boleh melaut kembali. Termasuk, tidak adanya sosialisasi dari dinas maupun instansi terkait di tingkat daerah soal pelegalan kembali penggunaan cantrang.

"Kami sudah diperbolehkan melaut, tapi dari kementerian masih belum ada edaran atau petunjuk teknis. Jadi dinas kelautan daerah masih belum berani mengeluarkan SLO (Surat Laik Operasi), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), maupun SPB (Surat Persetujuan Berlayar)," katas Rasmijan.

Selain itu lanjut dia, syarat yang harus dipenuhi bagi nelayan di Pati cukup memberatkan. Dalam keputusan disebutkan bahwa setiap kapal cantrang harus dilakukan pengukuran ulang maksimal 30 gross ton (GT).

"Kalau nanti tiba-tiba ada keputusan yang mengatur hanya kapal di bawah 30 gross ton, maka nelayan cantrang di Pati ya tidak bisa melaut. Karena hampir semua kapal cantrang di Pati ukurannya di atas 30 gross ton," ujarnya.

Dia berhapan Presiden segera mengeluarkan surat edaran, meski belum ada kejelasan dari kementerian. "Kalau sudah ada surat edaran dari Presiden jadi kami sudah bisa mengurus legalitas kapal cantrang untuk melaut," pungkas dia.
(bgs/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed