"Pengamanan Pilkada juga akan nyasar patroli media sosial selama 24 jam. Hal itu untuk menghindari tindakan provokasi yang dilakukan oleh warganet," kata Kapolres Kudus AKBP Agusman Gurning saat gelar pasukan Pilkada di Kudus, Jumat (5/1/2018).
Menurutnya, selain Pilgub di Kudus juga digelar Pilbup. Jelas hal itu tentu akan meningkatkan kerawanan dibanding daerah lain yang tidak menggelar pemilihan bupati. "Karena pasti terjadi perang syaraf di media sosial," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu masuk potensi kerawanan yang kami antisipasi. Karena ada peraturan di Undang-Undang Pemilihan, mereka boleh kampanye di media sosial. Asalkan mereka mendaftarakan akun di KPU," papar Agusman.
Dalam praktik patroli di dunia maya, pihaknya akan menyiapkan Tim Cyber. Tim itu khusus dibentuk. Untuk kinerjanya nanti, Polres Kudus akan mendatangkan anggota Direktorat Cyber Mabes Polri. "Mereka akan memberikan pembelajaran bagaimana patroli di cyber. Khususnya pada pemilu," bebernya.
Pada persiapan pengamanan ini, polisi menyiapkan 800 personel gabungan dalam melakukan pengamanan baik Pilgub Jateng maupun Pilbup di Kudus sendiri. Saat ini, menjelang tahap pendaftaran pada tanggal 8 Januari 2018, suasana politik kian panas.
Pihaknya akan koordinasi dengan panitia pengawas kabupaten (Panwaskab) Kudus. Karena secara langsung polisi tidak bisa menindak tanpa ada limpahan dari Panwaskab.
"Yang pasti kerja sama dengan Panwaskab. Karena kami tidak bisa langsung menindak. Masuknya nanti ke penegakan hukum terpadu," katanya.
Kesiapan personel juga untuk antisipasi konflik antar pendukung. Informasi yang diterima polisi, pada hari Senin (8/1/2018) akan ada pendaftaran cabup ke KPU. Baik itu pendaftaran cabup dari partai, maupun dari perseorangan.
"Misal, pagi pasangan perseorangan, dan yang siangnya dari PDIP atau partai lainnya. Kami sangat mengantisipasi itu," tambahnya.
Perseorangan hanya membawa pendukung sekitar 100 orang, dan pendukung dari cabup PDIP Masan diperkirakan bawa pendukung cukup banyak.
"Diperkirakan mencapai 10 ribu. Jadi agak rawan juga. Kami melihat ada kerawanan di situ, selain money politic dan di media sosial," pungkasnya. (bgk/bgs)











































