DetikNews
Rabu 03 Januari 2018, 18:30 WIB

Tingkat Kesenjangan Ekonomi di DIY Lebih Tinggi dari Nasional

Edzan Raharjo - detikNews
Tingkat Kesenjangan Ekonomi di DIY Lebih Tinggi dari Nasional Tugu, ikon Yogyakarta. (Foto: Bagus Kurniawan/detikcom)
Yogyakarta - Tingkat kesenjangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin tinggi. Bahkan kesenjangan di DIY ini berada di atas angka nasional.

Berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) angka gini ratio DIY mencapai 0,440, sedangkan nasional 0,391. Tingkat gini ratio di DIY meningkat dari 0,432 periode Maret 2017 naik menjadi 0,440 pada September 2017.

Pemda DIY mengakui tingginya angka kesenjangan tersebut. Angka kesenjangan yang dikeluarkan BPS akan dijadikan dasar menciptakan langkah-langkah penyelesaian kesenjangan. Pemda akan berupaya untuk mengurangi angka kesenjangan tetapi tidak mematok angka pasti penurunan kesenjangan.

"Kita targetkan minimal bisa di bawah nasional. Artinya kita ada upaya," kata Sekda DIY, Gatot Saptadi, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (3/12/2017).

Gatot mengatakan, Langkah yang dilakukan diantaranya dengan membuat program yang berpihak pada pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Seperti pembangunan infrasfruktur air minum, pendidikan, kesehatan dan peningkatan akses.

"Saya menengarai (kesenjangan) ini ada di perkotaan dan pedesaan. Fokusnya kita sektor terkait, sarana prasarana seperti rumah sakit, akses air minum, tingkat kesehatan, ekoonomi," kata Gatot.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan besaran angka gini ratio 0.44, yang naik dari 0.43 pada triwulan pertama tahun 2017 di DIY mengejutkan semua pihak. Apalagi DIY sudah mendapatkan tambahan alokasi anggaran lewat dana keistimewaan (Danais) yang dalam lima tahun terakhir sudah sebesar Rp 2.6 triliun.

"Tentu fakta ini mengejutkan mengingat selain APBD, juga ada tambahan Danais 2.6 T dalam 5 tahun terakhir. Harus ada perencanaan yang lebih baik agar program kebijakan pemda lebih baik," kata Eko Suwanto.

Pemda DIY diharapkan bisa mendorong dan menjalankan program kegiatan yang fokus untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
(mbr/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed