Haedar Nashir: Kepala Daerah Tak Boleh Tersandera Balas Budi Politik

Bantul - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak 2018 tidak tersandera politik balas budi. Dia juga meminta kepala daerah terpilih bertanggungjawab atas daerah yang dipimpinnya.

"Pilkada Serentak itu kita harus masuk pada fase baru agar kepala-kepala daerah yang terpilih itu betul-betul bertanggung jawab pada daerahnya," kata Haedar kepada wartawan sesuai prosesi akad nikah Anisa-Rino di Jogja Expo Center (JEC), Jumat (29/12/2017).

"Jangan sampai daerah jadi sandera politik. Karena transaksi-transaksi politik para calon kepala daerah yang mengikat balas jasa politik," lanjutnya.

Bila terjadi politik balas budi, kata Haedar, yang paling dirugikan adalah masyarakat di daerah yang dipimpin. Sebab sumber daya alam di daerah tersebut akan dikuasai segelintir orang.

"Akhirnya nanti sumber daya alam kita, lalu potensi yang dimiliki daerah tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Tetapi malah jadi alat kapital politik para kepala daerah yang jadi (terpilih)," paparnya.

Oleh sebab itu, Haedar meminta kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak besok benar-benar bertanggungjawab atas daerahnya. Supaya daerah yang dipimpin bisa maju dan masyarakatnya sejahtera.

"Pesan moral kita adalah agar para kepala daerah harus betul-betul bertanggung jawab untuk daerahnya, memajukan daerahnya, dan membawa politik itu betul-betul dengan pertanggungjawabannya," jelasnya.

Dalam kesempatan ini Haedar juga mengomentari calon kepala daerah yang berasal dari daerah lain. Praktek seperti itu, kata Haidar, tidak menjadi masalah.

"Tidak masalah (calon kepala daerah berasal dari daerah lain). Justru itu bisa menjadi faktor pencair ketika, maaf-maaf, sekarang ini kedaerahan juga terlalu tinggi," ungkapnya.

"Jadi tidak hanya primordialisme, tetapi juga kalau kedaerahan terlampau tinggi nanti keindahan juga bisa tergerus. Jadi tidak masalah," pungkas dia. (sip/sip)