Dalam kunjungannya tersebut, ia menyempatkan diri belajar membatik bersama para penyandang disabilitas di sanggar tersebut.
Di sanggar tersebut, para penyandang disabilitas yang berjumlah 35 orang itu, membuat sebuah kerajinan berupa batik tulis dan batik cap khas blora. Seluruh aktifitas di sanggar tersebut secara total dilakukan oleh para penyandang disabilitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sebenarnya butuh sekretariat pak. Setiap bulan tanggal 15, kita ada arisan kecil-kecilan antar anggota kami. Kalau ada sekretariat kan bisa kita manfaatkan untuk arisan, rapat dan kegiatan pertemuan lainnya. Jadi bukan di sini," pintanya kepada Ganjar.
Menanggapi usulan itu, Ganjar Pranowo justru berkelakar. Ia pun mengarahkan agar bantuan yang diminta oleh para penyandang disabilitas bukan sebuah sekretariat, melainkan alat yang mendukung aktifitas mereka.
"Kalau rapat kan bisa disini. Malah biar gak pindah-pindah lokasi. Nanti kita bantu mesin jahit saja ya. Mau merek apa? Butterfly? Berapa? 10, 5, 3 apa 1 buah saja?," ujarnya sambil bercanda.
Kepada wartawan, Ganjar mengaku Pemerintah Provinsi selama ini sudah banyak memperhatikan para kaum Disabilitas. Termasuk juga telah ada perda khusus penyandang disabilitas yang telah diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
"Kita tanya saja kepada mereka, butuh apa. Kalau butuh latihan kita beri pelatihan, modal ataupun fasilitas kita juga siap memberikan. Kalau mengadakan Musrenbangprov, pasti kita utamakan 3 orang jadi penanya pertama, perempuan, anak dan disabilitas," jelasnya.
Penyandang disabiltas membatik Foto: Arif Syaefudin/detikcom |
Ganjar menambahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mulai memperhatikan keberadaan kelompok penyandang disabilitas yang diakui perlu mendapatkan perhatian khusus.
"Kita perlu memberikan perhatian khusus kepada mereka. Angkanya banyak. Kita semangati mereka, bahwa kita bisa membantu seperti itu kita senang banget," imbuh Ganjar seusai acara.
Ganjar menyebutkan, Pemprov Jateng terus berupaya memberikan ruang bagi kelompok penyandang disabilitas. Ia mengaku siap jika ada kelompok disabilitas yang meminta fasilitas, pelatihan bahkan modal kepadanya.
"Saya kira pemerintah daerah mesti perhatian soal ini. Sebenarnya dari mereka kita tanya saja, kamu butuhnya apa sekarang. Kalau kamu butuh latihan kita kasih pelatihan, kalau itu akses modal kita kasih. Kalau mereka katakan butuh kelembagaan unit usaha kaya koperasi gitu, kita bisa fasilitasi bisa mengadvokasi mereka ke arah sana," tuturnya.
Saat disinggung soal fasilitas umum yang ramah disabilitas, Ganjar mengakui saat ini Jawa Tengah belum optimal. Namun, ia berambisi seluruh fasilitas umum yang saat ini baru dibangun akan disetting agar ramah disabilitas.
"Sekarang kita sudah minta untuk dibuka seperti itu. Dibuat simpel saja ketika mereka mau masuk kantor jadi bisa gampang, kalau lift mereka bisa didahulukan atau tidak. Atau kendaraan umum seperti bis dan sebagainya," jelas Ganjar.
"Gedung-gedung pengadaan baru kita dorong ke arah sana (ramah disabilitas). Semuanya, sampai ke toiletnya. Perda kita sudah ada Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas," pungkas Ganjar. (bgs/bgs)












































Penyandang disabiltas membatik Foto: Arif Syaefudin/detikcom