Sabtu 16 Desember 2017, 01:13 WIB
Komnas HAM Datangi Rumah Warga Penolak Bandara Kulon Progo
Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Kulon Progo -
Perwakilan dari Komnas HAM mendatangi rumah warga yang menolak proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Jumat (15/12/2017) malam.
Kedatangan ini untuk klarifikasi laporan warga terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses pembebasan lahan calon lokasi pembangunan NYIA.
Salah satunya adalah laporan kekerasan terhadap relawan dan warga penolak bandara serta penangkapan terhadap 15 aktivis mahasiswa ketika proses land clearing pada tanggal 5 Desember 2017.
"Kita mengumpulkan informasi dan klarifikasi langsung dari warga terdampak proyek NYIA," kata Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam.
Dijelaskannya, sesuai ketugasan Komnas HAM, ada dua fungsi yang menjadi kewenangannya. Pertama adalah menerjunkan tim pemantau di lapangan untuk menelusuri dugaan adanya ancaman, intimidasi, atau bentuk kekerasan yang dialami warga dari oknum aparat maupun unsur pemerintah. Lalu fungsi kedua adalah memfasilitasi mediasi antara warga dengan pemerintah serta PT Angkasa Pura I Yogyakarta.
Ditambahkannya, setelah proses klarifikasi awal ini, pihaknya menunggu tindak lanjut laporan dari warga, apakah meminta Komnas HAM menerjunkan tim ke lapangan, atau memfasilitasi mediasi.
Namun dari informasi awal yang diterima Komnas HAM, ia tak menampik adanya indikasi kekerasan terhadap warga oleh oknum aparat keamanan sehingga kemungkinan pihaknya akan menurunkan tim ke lokasi proyek NYIA.
"Prinsipnya, tidak boleh seorangpun mendapat ancaman, intimidasi, kekerasan, dalam bentuk apapun. Semua harus tahu, poin penting di balik proyek pembangunan infrastruktur tidak boleh langgar HAM," tandasnya.
"Refleksi kasus tanggal 5 (Desember 2017, aktivis mahasiswa dan warga ricuh dengan aparat keamanan), tidak boleh terjadi lagi, AP I Yogya (Angkasa Pura) harus mencegah," sebutnya.
(bgs/bgs)
Kedatangan ini untuk klarifikasi laporan warga terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses pembebasan lahan calon lokasi pembangunan NYIA.
Salah satunya adalah laporan kekerasan terhadap relawan dan warga penolak bandara serta penangkapan terhadap 15 aktivis mahasiswa ketika proses land clearing pada tanggal 5 Desember 2017.
"Kita mengumpulkan informasi dan klarifikasi langsung dari warga terdampak proyek NYIA," kata Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam.
Dijelaskannya, sesuai ketugasan Komnas HAM, ada dua fungsi yang menjadi kewenangannya. Pertama adalah menerjunkan tim pemantau di lapangan untuk menelusuri dugaan adanya ancaman, intimidasi, atau bentuk kekerasan yang dialami warga dari oknum aparat maupun unsur pemerintah. Lalu fungsi kedua adalah memfasilitasi mediasi antara warga dengan pemerintah serta PT Angkasa Pura I Yogyakarta.
Ditambahkannya, setelah proses klarifikasi awal ini, pihaknya menunggu tindak lanjut laporan dari warga, apakah meminta Komnas HAM menerjunkan tim ke lapangan, atau memfasilitasi mediasi.
Namun dari informasi awal yang diterima Komnas HAM, ia tak menampik adanya indikasi kekerasan terhadap warga oleh oknum aparat keamanan sehingga kemungkinan pihaknya akan menurunkan tim ke lokasi proyek NYIA.
"Prinsipnya, tidak boleh seorangpun mendapat ancaman, intimidasi, kekerasan, dalam bentuk apapun. Semua harus tahu, poin penting di balik proyek pembangunan infrastruktur tidak boleh langgar HAM," tandasnya.
"Refleksi kasus tanggal 5 (Desember 2017, aktivis mahasiswa dan warga ricuh dengan aparat keamanan), tidak boleh terjadi lagi, AP I Yogya (Angkasa Pura) harus mencegah," sebutnya.
(bgs/bgs)
