DetikNews
Jumat 15 Desember 2017, 19:22 WIB

Ini Perkembangan Tahap Relokasi Warga Pro Bandara Kulon Progo

Ristu Hanafi - detikNews
Ini Perkembangan Tahap Relokasi Warga Pro Bandara Kulon Progo Foto: Ristu Hanafi/detikcom
kulon progo - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Kulon Progo memaparkan perkembangan proses relokasi warga yang mendukung proyek pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Assek II Bidang Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda Kulon Progo, Triyono menjelaskan, dari hasil musyawarah bentuk ganti rugi, pihak yang mengajukan keberatan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sedangkan bagi warga yang menerima, Pemkab telah mengidentifikasi hak-hak warga, salah satunya berbasis rumah berdasar MoU dengan Angkasa Pura I dan Pemda DIY.

"Pemkab sudah identifikasi dan inventarisasi bangunan yang di IPL (Izin Penetapan Lokasi) calon bandara, 518 rumah, kita fasilitas relokasi rumah warga," jelasnya, kepada wartawan, Jumat (15/12/2017).

Hasil pendataan, kata dia, dari jumlah tersebut yang bersedia pindah relokasi sebanyak 323 rumah. Lainnya tidak mendaftar dengan berbagai alasan seperti punya lahan sendiri dan ikut saudara.

Lalu dari jumlah itu, terdata 273 rumah mampu relokasi mandiri dengan fasilitasi Pemkab yang menyediakan tanah kas desa di lima desa untuk lokasi relokasi. Warga tersebut membeli tanah kas desa dan memangun sendiri rumahnya.

"Tapi tetap kita dampingi agar bangunan standar, layak, dan tahan gempa," jelasnya.

Sedangkan 118 rumah menyatakan tidak mampu relokasi mandiri, Pemkab koordinasi dengan Puro Pakualaman untuk menyediakan tanah Pakualaman Ground.

"Yang tak mampu membangun, kita bangunkan melalui Kementerian PUPR. Yang daftar 50 KK, di Desa Kedundang tahap finalisasi, perabot sudah disediakan warga tinggal menempati," ujarnya.

Terkait pelatihan kepada warga terdampak, diakui Triyono Pemkab juga telah identifikasi pekerjaan hingga umur anak warga termasuk latar belakang pendidikan.

Dipaparkannya, Pemkab juga sudah memberi pelatihan lebih 70 kali, seperti pelatihan tenaga keamanan, menjahit, memasak, rias, dan ketrampilan lain. Harapannya, kata dia, ketika masa konstruksi dan operasi bandara NYIA, maka warga terdampak bisa berwirausaha maupun bisa masuk kerja di bandara.

"Pemkab sudah MoU dengan Angkasa Pura, kita minta prioritaskan warga terdampak bisa kerja di bandara, sudah tertuang di MoU. Seluruh warga terdampak juga sudah diarahkan masuk dalam koperasi, dihimpun oleh Dinas Koperasi agar mudah mengakomodir," imbuhnya.

"Ini upaya pemerintah memperhatikan warga terdampak, jangan sampai warga tidak diopeni. Ini upaya-upaya demi peningkatan kesejahteraan warga," pungkas Triyono.

Sementara itu, Project Manager NYIA, R. Sujiastono menyebutkan, kompensasi bagi warga dibayar tunai melalui transfer rekening bank. Seluruh aset milik warga dihargai oleh tim appraisal tanpa nilai penyusutan, seperti seluruh bangunan di atas tanah dan bawah tanah, lahan, hingga tanaman. Serta tidak ada penerapan pajak.

"Dari sekitar 2.700 KK, sekarang tinggal sekitar 30 KK yang masih bertahan. Kita sudah berikan waktu panjang bagi warga untuk berpikir," imbuhnya.
(bgs/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed