DetikNews
Selasa 12 Desember 2017, 19:30 WIB

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan terhadap Polda DIY Soal Pindul

Ristu Hanafi - detikNews
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan terhadap Polda DIY Soal Pindul Suasana sidang praperadilan di PN Sleman. Foto: Ristu Hanafi
Sleman - Gugatan praperadilan yang ditujukan kepada Polda DIY terkait penghentian penyidikan kasus pengelolaan Gua Pindul, ditolak hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman. Putusan praperadilan dibacakan oleh hakim tunggal Satyawati Yun Irianti.

"Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Satyawati, dalam amar putusannya, Selasa (12/12/2017).

Dalam pembacaan surat putusan yang berlangsung sore tadi dihadiri langsung oleh pihak pemohon, Atiek Damayanti beserta tim kuasa hukumnya, dan pihak termohon Polda DIY dan Polres Gunungkidul yang diwakili oleh kuasa hukum dari Bidang Hukum Polda DIY.

Sebelum membaca amar putusan, hakim Setyawati lebih dulu membacakan pertimbangannya. Yakni hakim menyebutkan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan No: SP. Sidik/4/III/2015/Reskrim tertanggal 17 Maret 2015 adalah sah dan berdasarkan hukum. Lalu menyatakan bahwa perbuatan para termohon telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, serta menyatakan sah penghentian penyidikan sebagaimana surat ketetapan nomor: S.Tap/4a/III/2015/ditreskrimsus tanggal 17 Maret 2015.

Atas putusan majelis hakim tersebut, kuasa hukum Atiek, Oncan Poerba mengaku akan mempertimbangkan mengajukan gugatan hukum lagi, baik secara perdata maupun pidana. Sebabnya, putusan praperadilan ini tidak bisa diajukan banding.

"Perlu aturan yang jelas untuk Gua Pindul demi kepentingan wisata dan orang banyak," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Polda DIY, AKBP M Marpaung mempersilakan jika pihak Atiek bakal menempuh upaya hukum lain. Namun, ia menegaskan dengan putusan hakim ini maka membuktikan bahwa penghentian penyidikan kasus Gua Pindul telah sah sesuai aturan.

Untuk diketahui, Atiek Damayanti selaku pemilik lahan lokasi keberadaan Gua Pindul berbekal dua sertifikat BPN masing-masing bidang tanahnya seluas 5889 meter persegi dan 4776 meter persegi, mengklaim sebagai pihak yang paling berhak mengelola Gua Pindul. Enam orang dilaporkannya ke Polres Gunungkidul dengan tudingan memanfaatkan dan mengeruk keuntungan materi dari Gua Pindul tanpa seizin darinya selaku pemilik lahan.

Setelah proses hukum bergulir, satu orang ditetapkan sebagai tersangka inisial SB. Namun, proses hukum tersebut akhirnya dihentikan pada 17 Maret 2015 setelah penyidikan diambil alih Polda DIY. Hal itu yang mendasari Atiek melayangkan gugatan pra peradilan.

Sementara itu alasan Polda DIY menghentikan penyidikan kasus Gua Pindul berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menganulir Undang-undang 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan menyatakan Undang-undang 11/1974 berlaku kembali.

Dasar hukum penyidikan termasuk penetapan tersangka Gua Pindul menjadi batal karena penyidik salah satu landasan hukumnya mengacu UU 7/2004 yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat pasca putusan MK.

Selain itu, dasar penghentian penyidikan mengacu ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mengatur asas horizontal. Yakni pemilik tanah dan benda atau segala sesuatu yang berdiri sendiri di atas tanah itu adalah terpisah.

Juga berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang pedoman teknis pemerintah bidang pengelolaan air bawah tanah.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed