Aksi Kecam Donald Trump Berlangsung di Titik Nol Kilometer Yogya

Yogyakarta - Klaim sepihak Amerika Serikat yang menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel mengundang reaksi protes dari banyak pihak. Massa yang berasal dari berbagai elemen ini mengelar aksi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Aksi diawali dari halaman kantor DPRD DIY di jalan Malioboro kemudian menuju ke Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan Donald Trum telah melanggar hak-hak asasi manusia dan juga melanggar semua konsensus-konsensus perjanjian.

"Karena Yerussalem sudah dibagi dua, Yerusalem dikuasi Israel, Yerusalem timur milik umat Islam, karena di Yerusalem Timur ada tempat suci bagi kaum muslim yaitu masjidil Aqso, tempat suci kaum muslim, tempat Isro, Mi'roj Nabi Muhammad," kata Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) DIY ustadz Abdullah Sunono saat berorasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Jumat (8/12/2017).

Ia mengatakan bahwa semua Presiden Indonesia telah menyatakan penjajahan Israel atas tanah Palestina. Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan bawah selama kemerdekaan negara Palestina tidak diberikan kepada rakyat Palestina maka Indonesia berdiri untuk melawan penjajahan Israel.

Kemudian Presiden Soeharto juga mengecam pendudukan Israel atas Palestina.

Menurutnya, dunia internasional harus bertindak terhadap klaim sepihak Presiden Amerika Serikat tersebut. Dia melanjutkan, bagi umat Islam masjidil Aqso adalah tanah suci, tempat yang dimuliakan kaum muslimin dan dimiliki resmi bangsa Palestina.

"Dan hari ini Presiden Indonesia juga mengecam tindakan sepihak yang merampas Yerussalem untuk dijadikan Ibu Kota bagi Israel," katanya.

Aksi mengecam Presiden Donald Trump di Yogyakarta. Foto: Edzan Raharjo

Ketua Umum PW IKADI DIY Endri Nugoro Laksono menambahkan bahwa pengakuan tersebut datang sepihak dari Donald Trump. Dunia internasional harus bertindak terhadap klaim sepihak Presiden Amerika Serikat tersebut. Bagi umat Islam masjidil Aqso adalah tanah suci, tempat yang dimuliakan kaum muslimin dan miliki resmi bangsa Palestina.

"Menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan cara memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, walaupun di Tel Aviv masih ada kedutaan besarnya, tetapi sikap ini secara sepihak melanggar semua konsensus perjanjian," kata Endri. (sip/sip)