Komisi V DPR RI Dorong Infrastruktur Rusak di Bantul Dipercepat

bantul - Komisi V DPR RI memastikan kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir dan longsor di Bantul akan segera ditangani. Bahkan Komisi V mendorong untuk segera dilakukan percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

"Saya kira tahun 2018 sudah pasti (tertangani), tetapi kami akan mendorong dipercepat karena masih ada waktu untuk kami dorong pembahasan di (APBN) perubahan," kata Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis kepada wartawan sesuai menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir di Balai Desa Sriharjo, Selasa (5/12/2017).

Menurutnya, untuk mengetahui kondisi infrastruktur rusak akibat banjir dan longsor di berbagai daerah, Komisi V telah membentuk dua tim. Satu tim berkunjung ke Pacitan. Satu tim lainnya berkunjung ke Bantul dan Gunungkidul.

"Kami tadi sudah mendapat gambaran terkait kondisi-kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah," jelasnya.

Komisi V, kata Fary, juga telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendata infrastruktur rusak. Harapannya supaya terpetakan infrastruktur mana yang bisa dibenahi menggunakan APBN.

"Terutama (perbaikan) berkaitan dengan jalan dan jembatan yang rusak. Terus (bisa diketahui) mana yang bisa kami dorong perbaikan melalui DAK, juga ada dana melalui cipta karya untuk pengembangan permukiman pasca bencana," ucapnya.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Dwi Daryanto menerangkan, akibat banjir yang terjadi Selasa (28/11/2017), terjadi kerusakan sejumlah infrastruktur di Bantul. Kerusakan infrastruktur tersebut tersebar di 75 titik dengan total kerugian sekitar Rp 162,4 miliar.

"Masyarakat terdampak (banjir dan longsor) di Bantul ada 4376 KK atau 17.112 jiwa. Jembatan rusak ada 15, jalan 9, talud 22, bendung 13, sekolah 44, rumah sakit 1. Kerusakan paling besar dampaknya memang infrastruktur," pungkas dia. (bgs/bgs)