Ini Temuan Polisi dan Pemkab Pekalongan dari Kelangkaan Gas Melon

Pekalongan - Dalam kurun waktu sebulan terakhir, gas elpiji ukuran 3 kg atau yang biasa disebut gas melon, semakin sulit didapatkan di pantura Jateng. Tim Satgas Pangan Polres dan Pemkab Pekalongan melakukan pantauan lapangan. Berikut ini temuannya.

Kelangkaan gas ini terjadi merata di kawasan pantura, mulai dari Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Di Kabupaten Pekalongan, kelangkaan gas ini direspon tim gabungan Satgas Pangan dari Polres Pekalongan, Senin (04/12/2017) dengan turun tangan melakukan sweping ke 12 agen sejumlah distributor gas elpiji 3 kg.

"Tadi hasilnya, gas ukuran 3 kg di tingkat agen sebenarnya sudah mencukup. Hanya masalah keterlambatan distribusi saja," papar Kasubag Humas Polres Pekalongan, AKP M Dahyar.

Tim Satgas Pangan, lanjutnya, juga melakukan sidak ke agen milik PT Indika Virinas Jaya yang membawahi 70 pangkalan gas di Kabupaten Pekalongan. Dari hasil pendataannya diketahui harga gas ukuran 3 kg sebesar Rp 14.250/tabung dan ukuran 5,5 kg sebesar Rp 69.000/tabung.

Padahal dari pantauan detikcom di lapangan, untuk gas 3 kg atau gas melon, kalaupun ada di pasaran dijual dengan harga bervariasi yakni antara Rp 17 ribu hingga Rp 20 ribu.

Pemkab Pekalongan juga mengaku telah turun tangan. Bupati Pekalogan, Asip Kholbihi, mendiga ada indikasi distribusi gas 3 kg ini banyak yang salah alamat.

"Mereka yang bergerak di bidang usaha restoran, jeans, batik dan orang-orang kaya dan mampu ada indikasi menggunakan gas 3 kg sehingga membuat kelangkaan di pasaran. Padahal mereka tidak diperbolehkan menggunakan gas 3 kg ini " jelas Asip Kholbihi dalam rillis yang disamapaikan Humas Pemkab Pekalongan.

Karena dianggap kelangkaan gas yang terparah untuk saat ini, Pemkab akan mengambil upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan koodinasi intensif dengan Pertamina Tegal untuk segera menambah pasokan elpiji 3 kg tersebut.

"Kita juga akan memberikan sosialisasi kepangkalan untuk tidak menjual gas elpiji 3 kg ini kepada mereka yang tidak berhak karena ini sebuah pelanggaran," terangnya. (mbr/mbr)