Dana Desa Menurun, Perangkat Desa Banjarnegara Curhat Penghasilan

Banjarnegara - Massa dari Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Banjarnegara mempertanyakan Anggaran Dana Desa (ADD) yang jumlahnya berkurang untuk tahun anggaran 2018. Mereka mengeluhkan dengan menurunnya ADD maka akan menurun pula penghasilan mereka.

Perwakilan FKPB Banjarnegara bertemu Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, di rumah dinas. Mereka mengeluhkan jumlah ADD tahun ini menjadi Rp 99 miliar, padahal tahun lalu mencapi Rp 101 miliar. Penurunan itu lantaran ada penurunan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang berdampak pada ADD yang diterima setiap desa.

"Hal ini berdampak langsung pada menurunnya penghasilan tetap (siltap) kades dan perangkat desa," ujar Perwakilan FKPD Renda Sabita Noris, Selasa (21/11/2017).

Melihat kondisi itu, FKPB Banjarnegara meminta kebijakan bupati untuk menambah alokasi untuk ADD tahun anggaran 2018. Mengingat saat ini beberapa desa ada penambahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, sehingga menambah anggaran.

"Bagi kami, turunnya alokasi ADD tersebut signifikan. Apalagi bagi desa yang tidak memiliki PAD tentu sangat terasa. Jika dirata-rata setiap desa berkurang Rp 8 juta dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banjarnegara, Indarto, menjelaskan ADD yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) otomatis terdampak atas kebijakan pemerintah untuk mengurangi dana perimbangan.

"Utamanya karena DAU turun yang tadinya Rp 976 miliar saat ini menjadi Rp 959 miliar,"ujarnya.

Bupati Budhi Sarwono juga menegaskan pihaknya tidak mengurangi dana ADD. Sebab, hal tersebut merupakan dampak dari menurunnya dana perimbangan. Namun, ia mengaku akan mencari cara untuk menutupi ADD dari APBD.

"Kemungkinan bisa dilakukan dengan mengurangi paket pekerjaan tertentu asalkan tidak melanggar aturan," ujarnya. (mbr/mbr)