KPK Didesak Segera Tegaskan Status Ganjar Pranowo dalam Kasus e-KTP

Solo - Kader PDIP di Jawa Tengah mendesak KPK segera menjelaskan status Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dalam kasus korupsi e-KTP. Dikhawatirkan, ketidakjelasan status tersebut akan berpengaruh pada peta politik dalam Pilgub Jawa Tengah 2018.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, mendorong KPK untuk segera mempertegas status Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi e-KTP.

Seperti diketahui, sebagai petahana Ganjar Pranowo menjadi salah satu kandidat Bacagub Jateng. Namun hingga saat ini, Ketum PDIP belum juga menentukan pilihannya.

"Saya minta KPK untuk membuktikan apakah Ganjar Pranowo terlibat dalam korupsi e-KTP. Kalau memang tidak terlibat, ya sudah," kata Rudy saat ditemui wartawan di Balai Kota Surakarta, Selasa (21/11/2017).

Nama Ganjar kembali disebut dalam kasus megaproyek itu setelah mantan politikus Partai Demokrat, M Nazaruddin, bersaksi dalam sidang lanjutan e-KTP. Dia mengatakan Ganjar yang saat itu menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI menerima uang sebesar USD 500 ribu.

Rudy menilai, ketidakjelasan status Ganjar akan dimanfaatkan pihak tertentu, jika Ganjar terpilih menjadi Cagub Jateng. Status yang menggantung dapat digunakan untuk bahan kampanye hitam.

"Itu jelas sangat merugikan Ganjar, karena itu pembunuhan karakter dia. Nanti bisa untuk bahan black campaign," ujar dia.

Rudy secara pribadi mengaku yakin bahwa Ganjar tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dia juga tetap mendukung Ganjar menjadi Cagub Jateng.

"Informasi yang saya terima, beliau pernah ditawari tapi menolak. Menurut saya Ganjar tampaknya tak terlibat. Kalau saya pribadi tetap mendukung Ganjar dan Heru melanjutkan pekerjaannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng," katanya. (mbr/mbr)