"Klarifikasi saja soal dugaan adanya PNS yang terlibat parpol. Panwas hari ini memanggil dua komisioner KPU yakni Muamar Riza Pahlevi dan Widyawati," kata Ketua Panwas Kabupaten Brebes Wakro, di kantornya, Senin (23/10/2017).
Dua anggota KPU datang dan menyampaikan keterangan sebagai saksi yang mengetahui proses pendaftaran parpol beberapa waktu lalu. Kedua anggota KPU ini dihadirkan secara terpisah dan bergantian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam pendaftaran itu terlampir KTP dan (Kartu Tanda Anggota) KTA parpol," tambah Wakro.
Nantinya jika terbukti adanya kecurangan maka keanggotaan PNS dalam parpol ini harus dianulir.
Rencananya, Panwaslu juga akan memanggil nama-nama PNS yang masuk dalam keanggotaan parpol. Ada sejumlah pejabat Pemkab Brebes yang namanya masuk dalam daftar parpol seperti Kasi Humas Dinas Kominfotik dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
Sementara, Ketua KPU Brebes, Muamar Riza Pahlevi usai menemui pihak Panwaslu menyatakan, saat penyerahan berkas pendaftaran, petugas belum meneliti secara detail. Pemeriksaan berkas baru dilakukan pada pekan ini setelah petugas mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).
"Adanya PNS yang masuk anggota parpol diketahui saat pemeriksaan awal persis ketika parpol menyerahkan berkas," terang Riza.
Sedangkan anggota KPU lainnya, Widyawati menambahkan, KTP dari PNS yang masuk Sipol ini disertai dengan KTA.
"Pengurus parpol akan membuatkan KTA yang datanya sesuai dengan KTP," ucap Widyawati.
Diketahui bersama, beberapa partai politik mencatut sejumlah PNS dan anggota TNI bahkan anggota KPU dalam daftar keanggotaannya. Daftar PNS ini dilampirkan ke KPU saat pendaftaran Pemilu 2019.
Salah satu parpol yang telah mengaku pihaknya memakai copy-an KTP aspal alias asli tapi palsu adalah Partai Bulan Bintang (PBB).
Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Brebes, Thamrin mengaku terpaksa mengambil copy-an KTP orang lain yang bukan anggota partai. Upaya ini untuk memenuhi persyaratan pendaftaran di KPU.
Ketika wartawan menanyakan apakah ada parpol lain selain PBB yang melakukan kecurangan yang sama, Ketua KPU Brebes, M Riza menjawab kemungkinan itu ada.
"Kemungkinan ada selain PBB. Soalnya ada partai yang tidak ada pengurus tapi bisa mengumpulkan KTA dalam jumlah banyak sampai 1.000. Tapi kita tunggu jasil penelitian administrasi besok," jelasnya. (sip/bgs)