Jawa Barat Masuk Daerah Rawan Pilkada

Jawa Barat Masuk Daerah Rawan Pilkada

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Senin, 09 Okt 2017 15:15 WIB
Jawa Barat Masuk Daerah Rawan Pilkada
Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
semarang - Presiden Joko Widodo menegaskan pemetaan potensi friksi harus dimiliki aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2018. Polisi pun sudah memiliki data sementara lokasi potensi rawan yaitu Jawa Barat, Papua, dan Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya pada Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jokowi menegaskan data dan rencana pengamanan Pilkada atau Pilpres harus lengkap dan mendetil agar tidak terjadi gangguan dalam proses pesta rakyat itu.

"Jadi menjelang 2018 juga menuju 2019, betul-betul pengamanan dipersiapkan secara detil. Pemetaan potensi friksi harus punya sehingga preventif bisa dilakukan. Sumber-sumber yang kita perkirakan akan memprovokasi juga harus dipetakan. Detil, siapa orangnya, mereka akan melakukan apa. Intelejen harus punya data komplit," jelas Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut pengalaman Jokowi yang sudah 2 kali mengikuti Pilwalkot, 1 kali Pilgub, dan 1 kali Pilpres, situasi akan mulai panas ketika masuk masa kampanye. Tapi Jokowi menganggap masyarakat saat ini makin cerdas dan dewasa sehingga aparat keamanan harus bisa menjaga agar situasi tetap dingin.

"Tugas kita mengendalikan agar situasi tidak menjadi panas, naik boleh sedikit, anget boleh tapi tidak mencapai panas," pungkas Presiden.

Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah memetakan sejumlah daerah rawan. Sampai saat ini tercatat 3 daerah yang rawan saat pemilihan umum digelar.

"Pilkada nanti diperkirakan yang agak rawan nanti Jawa Barat, itu lumbung terbesar. Perkirakan daerah timur di Papua, dan daerah lain besar yang sensitif masalah potensi sara di Kalimantan Barat. Kita rapatkan langkah antisipasi," terang Tito.

Ia menjelaskan hubungan dengan TNI juga menjadi kunci agar suasana tetap kondusif saat Pilkada. Pilkada akan digelar di 171 daerah di Kabupaten, Kota, dan Provinsi di Indonesia pada tahun 2018 mendatang.

"Pak Presiden memberi garis bawah, hubungan Polri dan TNI mutlak harus baik di segala jajaran, karena TNI dan Polri pilar utama negara ini. Kalau tegak dan solid NKRI kuat," pungkas Tito. (alg/bgs)


Berita Terkait