BPBD Gunungkidul Ajukan Status Siaga Darurat Kekeringan ke BNPB

Gunungkidul - Untuk mengatasi kekeringan yang terus meluas di Kabupaten Gunungkidul, BPBD Gunungkidul berencana mengajukan status siaga darurat kekeringan ke BNPB. Saat ini pihak BPBD sedang menyiapkan sejumlah berkas yang dibutuhkan.

"Kami akan segera mengajukan status siaga darurat kekeringan ke BNPB. Saat ini berkasnya sedang kami lengkapi. Kami juga sedang mengajukan (peningkatan status siaga darurat kekeringan) untuk diterbitkan SK bupati," kata Kepala Seksi Logistik dan Kedaruratan BPBD Gunungkidul, Sutaryono ke wartawan, Jumat (8/9/2017).

Langkah yang diambil BPBD ini mengacu pada kondisi wilayah terdampak kekeringan yang terus meluas. BPBD mencatat ada 11 kecamatan yang mengalami kekeringan, 8 di antaranya sangat butuh bantuan air. Sedangkan 3 kecamatan lainnya memilih melakukan droping air bersih secara mandiri.

Baca juga: Kekeringan di Gunungkidul Meluas, 11 Kecamatan Krisis Air


Wilayah terdampak kekeringan di Gunungkidul bisa saja bertambah. Sebab menurut BMKG Yogyakarta, musim penghujan di wilayah ini baru datang akhir Oktober besuk.

"Kalau disetujui (BNPB), nanti bantuan droping air bersih juga menggunakan anggaran BNPB," ungkapnya.

Terkait kekeringan di Gunungkidul, sampai saat ini BPBD sudah menyalurkan bantuan air bersih kurang lebih sebanyak 1.500 tangki. Bantuan tersebut disalurkan ke sekitar 137 ribu warga di 8 kecamatan wilayah ini.

Kedelapan kecamatan tersebut yakni Kecamatan Rongkop, Paliyan, Panggang, Girisubo, Purwosari, Tepus, Tanjungsari dan Nglipar. Sementara tiga kecamatan yang melakukan droping air secara mendiri yakni Kecamatan Patuk, Ponjong, dan Ngawen.

Sutaryono melanjutkan, dari anggaran droping air yang disiapkan BPBD sebanyak Rp 600 juta, sampai saat ini anggaran tersebut masih sisa sekitar Rp 250 juta. Anggaran sisa ini disebutnya masih cukup sampai awal musim hujan mendatang.

"Masih cukup sampai awal musim hujan besuk," pungkasnya. (mbr/mbr)