Warga Parangkusumo Gugat Bupati Bantul dan Sultan HB X

Usman Hadi - detikNews
Senin, 04 Sep 2017 15:18 WIB
Foto: Usman Hadi/detikcom
Bantul - Sejumlah warga Parangkusumo didampingi LBH Yogyakarta mendatangi PN Bantul. Kedatangan mereka untuk mengugat terhadap Bupati Bantul Suharsono, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan Keraton Ngayogyakarta.

"Gugatan kami perdata, yakni Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan pemerintah," kata Kepala Divisi Ekonomi Sosial dan Budaya LBH Yogyakarta Epri Wahyudi di PN Bantul, Senin (4/9/2017).

Di antara upaya melanggar hukum yang dilakukan pemerintah seperti tidak mengindahkan UU Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) No 20/2011. Bahkan sampai saat ini Pemkab Bantul belum memiliki Perda RDTR. Padahal bila pemerintah mau menata suatu wilayah harus memiliki aturan terkait RDTR.

"Kedua, bupati (menggusur) berdasarkan surat Panitikismo, padahal Panitikismo hanya lembaga di Keraton Ngayogyakarta. Ketiga, dasar dari penggusuran itu salah satunya adalah status lahan yang diklaim Sultan Ground (SG). Mana bukti kalau itu adalah SG," katanya.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, warga menggugat Bupati Bantul dan Sri Sultan HB X dengan harapan mendapat lahan relokasi beserta bangunan yang layak. Tak hanya itu, warga juga meminta lahan relokasi diatasnamakan warga.

"Tuntutan kami, pertama kami meminta relokasi beserta bangunan rumah yang layak, ganti rugi yang layak, dan juga lahan relokasi itu harus diatasnamakan warga," tuturnya. "Kami sudah ada (surat) gugatan, surat kuasa dari warga dan beberapa alat bukti," imbuhnya.

Epri menerangkan, langkah warga menggugat bupati dan Raja Keraton Ngayogyakarta ini karena warga setelah digusur terkatung-terkatung. Sejak digusur pertengahan Desember 2016 silam, sampai saat ini mereka tidak mendapat relokasi yang layak.

"Prinsipnya dulu kami membuka ruang selebar-lebarnya untuk bermusyawarah dengan Bupati Bantul dan Pemrov (DIY). Hasil pertemuannya Bupati Bantul (bilang) akan memikirkan nasib masyarakat, tapi hanya sebatas dipikirkan tidak ada tindakan konkret," akunya.

Seorang warga terdampak penggusuran Ngajiyono mengatakan, memang pemerintah sudah menyediakan lahan relokasi, tapi lahan tersebut jauh dari kata layak. Sampai saat ini belum ada warga yang bersedia menempati lahan relokasi tersebut.

"Lahan relokasi belum memenuhi syarat. Masalahnya bangunan (milik warga) dulu katanya mau dipindahkan, tapi tiba-tiba dihancurkan rata tanah. Makanya warga merasa keberatan sekali (digusur), sekarang hidupnya kalang kabut," ungkapnya.

Karena merasa dirugikan, akhirnya warga menempuh jalan pengadilan. Ngadiyono berharap di pengadilan mereka mendapatkan hak-haknya. "Kami menuntut kelayakan. Kalau sekarang warga terdampak (penggusuran) pada ngontrak," pungkasnya. (bgs/bgs)