ADVERTISEMENT

Penjelasan KSOP Soal Anggaran Rp 40 M untuk Pengerukan Tanjung Mas

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Jumat, 25 Agu 2017 19:21 WIB
Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, Gajah Rooseno. Foto: Angling Adhitya Purbaya
Semarang - Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono ditangkap KPK terkait suap dalam Proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Proyek tersebut merupakan kegiatan rutin untuk kelancaran arus lalulintas kapal ke atau dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Pengerjaan proyek memiliki panjang 5 km, lebar 140 meter dengan volume 723.575 kubik. Ada 4 titik batas koordinat yaitu titik A di 06°55'54,30" LS / 110°25'10,31" BT, kemudian titik B di 06°55'53,88" LS / 110°25'14,88" BT, titik C di 06°53'11,56" LS / 110°25'04,74" BT, dan titik D 06°53'12,49" LS / 110°25'00,38" BT.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, Gajah Rooseno menjelaskan, Proyek pengerukan alur pelayaran merupakan kegiatan rutin karena adanya sedimentasi dan permintaan dari kapal-kapal besar yang hendak masuk.

"Lokasi di alur pelayaran. Untuk bagian dalam pelabuhan diserahkan ke PT Pelindo," kata Gajah, Jumat (25/8/2017).

Untuk proyek yang dikerjakan bulan Mei hingga akhir Juli 2017 itu, dikeruk kedalaman hingga 10,5 meter untuk low water spring (LWS) atau kedalaman sebelum pasang. Lebarnya yang dari 100 meter pun ditambah 140 meter agar kapal besar bisa berpapasan di alur lalulintas tersebut.
Kapal King Arthur 8 saat melakukan pengerukan.Kapal King Arthur 8 saat melakukan pengerukan. Foto: Dok Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
"Alur pelayaran kan harus dirawat karena sedimentasi pasir untuk Jawa Tengah sangat tinggi, dilalui kapal-kapal lalulintas damai dari Jawa, belum yang dari atas jalur damai," terangnya.

PT Adhi Guna Keruktama (AGK) memenangkan tender untuk proyek tahun ini karena biaya yang murah dan mereka memiliki alat sendiri tidak menyewa pihak lain. Kapal yang digunakan dalam proyek yaitu kapal King Arthur 3 dan kapal King Arthur 8.

Gajah menjelaskan, pagu anggaran yang diperoleh dari APBN dalam proyek tersebut senilai Rp 40,5 miliar. Anggaran tersebut menurut Gajah sudah ditekan karena perkiraan sebelumnya lebih dari itu. Dengan efisiensi anggaran yang sudah dilakukan, Gajah terkejut dengan kabar adanya kasus suap dengan nilai sampai Rp 20,7 miliar.

"Anggaran Rp 40,5 M, diterima (suap) Rp 20 M, dari mana? Saya mengajukan proyek saja melalu review, pantauan, harga termurah. Jangankan nilai segitu. Itu dihitung permeter kubik, bagaimana bisa," tuturnya.

Proyek rutin tersebut, lanjut Gajah, bukan pertama kalinya dipegang oleh PT AGK. Namun ia menjelaskan, dirinya baru setahun menjabat dan dalam kepemimpinannya sudah tidak ada celah untuk "nakal" karena ada sistem-sistem berbasis teknologi untuk keterbukaan.

Kini proyek tersebut sudah selesai dan tidak ada lagi kegiatyan pengerukan di lokasi yang dimaksud. Gajah menambahkan, pihaknya berhubungan dengan Dirjen Hubla ketika pengusulan proyek, kemudian Gajah selaku kuasa pengguna anggaran sudah melaksanakan tugasnya.

"Kita sudah selesai. Kita dengan (kasus) di Jakarta tidak ada hubungan apa-apa. Dengan pak Dirjen hanya saat pengusulan," tegasnya.

Untuk diketahui Tonny ditangkap dalam OTT oleh KPK hari Rabu (23/8) lalu. Dia diduga menerima suap dari komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Sebagai KSOP, Gajah mengaku siap jika dipanggil KPK dan harus memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Menurutnya hal itu sudah merupakan resiko jabatan.

"Siap saja, resiko jabatan, kalau tidak mau beresiko tidak usah menjabat. Apapun resikonya siap, dipecat pun siap," katanya. (alg/sip)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT