Kamis 24 Agustus 2017, 19:34 WIB
Soal Kemiskinan di Yogya, Kepala Bappenas: Harus Ada Perbaikan Upah
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro. Foto: Ari Saputra
Sleman - Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro berbicara soal tingginya persentase kemiskinan di Yogyakarta. Bambang menyampaikan persentase kemiskinan di Yogyakarta pada tahun lalu lebih tinggi daripada persentase kemiskinan nasional.
"Kemiskinan (di Yogya) lebih tinggi dari nasional. Tahun 2016 di Yogya (kemiskinannya) 13 persen, padahal nasional hanya 10,7 persen. Jadi Yogya ini menarik, pengangguran rendah, kemiskinan tinggi, ketimpangan tinggi," kata Bambang dalam kuliah umum di Sekolah Pascasarjana UGM, Kamis (24/8/2017).
Sebenarnya Bambang mengapresiasi rendahnya tingkat pengangguran di Yogyakarta. Bahkan di tahun 2016 angka pengangguran terbuka di Yogya hanya 2,72 persen. Namun di balik itu, ternyata Yogyakarta memiliki masalah pelik terkait kemiskinan.
"Jadi kesimpulannya apa? Banyak orang bekerja di Yogyakarta dengan upah minimum, atau upah yang rendah. Yang mengakibatkan ketimpangan lebih tinggi. Karena upahnya rendah dibanding kelompok lain, profesional, pengusaha yang memang pendapatannya lebih tinggi," paparnya.
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan inilah yang menjadi pekerjaan rumah pembangunan di Yogya. Namun menurut Bambang, sebenarnya persoalan kemiskinan tersebut dapat diatasi, salah satu caranya dengan perbaikan upah buruh di sektor formal.
"Berarti upaya yang harus dilakukan adalah perbaikan (upah) di sektor formal. Karena upah itu muncul di sektor formal," ungkapnya.
Cara lainnya yakni dengan mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan. Namun untuk program ini Bambang memberikan catatan, agar program tersebut tepat sasaran. Sebab hanya dengan program tepat sasaran kemiskinan dapat cepat teratasi.
"Selanjutnya program (pengentasan) kemiskinan di Yogyakarta juga harus tepat sasaran," ucapnya.
Selain persoalan kemiskinan, dalam kesempatan itu Bambang juga menyinggung angka pertumbuhan penduduk yang rendah di Yogya. Rata-rata dalam satu keluarga di Yogya hanya memiliki 1,8 anak.
"Saya tidak tahu ini positif atau negatif, terkait jumlah anak rata-rata per keluarga. Indonesia sekarang rata-rata satu keluarga punya 2,3 anak. Nah Yogya ini relatif rendah, kalau tidak salah satu keluarga punya 1,8 anak," paparnya.
"Jadi program KB di Yogya sangat berhasil, sehingga dalam satu keluarga (rata-rata) anaknya tinggal 1,8. Tapi harus hati-hati, ke depan belum tentu bagus. Karena ada hubungannya antara usia produktif dengan pertumbuhan ekonomi (suatu wilayah)," tutupnya.
(sip/sip)
"Kemiskinan (di Yogya) lebih tinggi dari nasional. Tahun 2016 di Yogya (kemiskinannya) 13 persen, padahal nasional hanya 10,7 persen. Jadi Yogya ini menarik, pengangguran rendah, kemiskinan tinggi, ketimpangan tinggi," kata Bambang dalam kuliah umum di Sekolah Pascasarjana UGM, Kamis (24/8/2017).
Sebenarnya Bambang mengapresiasi rendahnya tingkat pengangguran di Yogyakarta. Bahkan di tahun 2016 angka pengangguran terbuka di Yogya hanya 2,72 persen. Namun di balik itu, ternyata Yogyakarta memiliki masalah pelik terkait kemiskinan.
"Jadi kesimpulannya apa? Banyak orang bekerja di Yogyakarta dengan upah minimum, atau upah yang rendah. Yang mengakibatkan ketimpangan lebih tinggi. Karena upahnya rendah dibanding kelompok lain, profesional, pengusaha yang memang pendapatannya lebih tinggi," paparnya.
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan inilah yang menjadi pekerjaan rumah pembangunan di Yogya. Namun menurut Bambang, sebenarnya persoalan kemiskinan tersebut dapat diatasi, salah satu caranya dengan perbaikan upah buruh di sektor formal.
"Berarti upaya yang harus dilakukan adalah perbaikan (upah) di sektor formal. Karena upah itu muncul di sektor formal," ungkapnya.
Cara lainnya yakni dengan mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan. Namun untuk program ini Bambang memberikan catatan, agar program tersebut tepat sasaran. Sebab hanya dengan program tepat sasaran kemiskinan dapat cepat teratasi.
"Selanjutnya program (pengentasan) kemiskinan di Yogyakarta juga harus tepat sasaran," ucapnya.
Selain persoalan kemiskinan, dalam kesempatan itu Bambang juga menyinggung angka pertumbuhan penduduk yang rendah di Yogya. Rata-rata dalam satu keluarga di Yogya hanya memiliki 1,8 anak.
"Saya tidak tahu ini positif atau negatif, terkait jumlah anak rata-rata per keluarga. Indonesia sekarang rata-rata satu keluarga punya 2,3 anak. Nah Yogya ini relatif rendah, kalau tidak salah satu keluarga punya 1,8 anak," paparnya.
"Jadi program KB di Yogya sangat berhasil, sehingga dalam satu keluarga (rata-rata) anaknya tinggal 1,8. Tapi harus hati-hati, ke depan belum tentu bagus. Karena ada hubungannya antara usia produktif dengan pertumbuhan ekonomi (suatu wilayah)," tutupnya.
(sip/sip)
