DPRD DIY Dorong Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan

DPRD DIY Dorong Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan

Edzan Raharjo - detikNews
Senin, 14 Agu 2017 23:31 WIB
DPRD DIY Dorong Penguatan Sistem Informasi Kebencanaan
Eko Suwanto. (Foto: Edzan Raharjo/detikcom)
Yogyakarta - Perkembangan sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk pengurangan resiko bencana. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak agar semua masyarakat bahkan dapat mengakses informasi bencana yang terjadi untuk berperan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana.

DPRD DIY memandang perlu penguatan sistem dan manajemen informasi dalam penanganan kebencanaan di DIY. Dengan pemanfaatan sistem informasi dalam penanggulangan kebencanaan di DIY, masyarakat mudah mendapatkan akses informasi penanggulangan bencana, yang meliputi early warning system, kedaruratan dan kebencanaan.

Ketua komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan salah satu yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan yang sudah dibangun Pemda melalui Dinas Komunikasi dan Informasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada tahun 2017 sudah dibangun fiber optik sepanjang 60 km di kota. Kemudian 45 wireless di 4 kabupaten dan kota. Ini salah satu contoh yang bisa dimanfaatkan bersama," kata Eko Suwanto di Yogyakarta, Senin(14/8/2017).

Dia mennyotohkan, CCTV di Merapi yang penggunaanya dapat dimanfaatkan BPBD untuk pemantauan visual dan bermanfaat dalam penanganan kedaruratan bencana.

Kemudian perlu juga mengembangkan sistem logistik kebencanaan. Dengan sistem ini masyarakat bisa mengakses secara langsung kebutuhan-kebutuhan logistik penanganan kebencanaan. Karena selama ini untuk mengakses itu hanya didapat melalui RT, RW atau BPBD.

"Misal untuk mengetahui berapa stok dan jenis makanan di BPBD pada saat terjadi banjir, berapa selimut yang tesedia dan sebagainya. Ini harus bisa diakses dengan mudah melalui sistim informasi,"kata Eko.

Untuk melaksanakannya DPRD sedang menyiapkan 3 strategi. Pertama, menyusun Raperda tentang sistem informasi pembangunan daerah. Kedua, penganggaran yang memprioritaskan penanggulangan dan penanganan kebencanaan. Ketiga penyelerasan Organisasi Pemerinrah Daerah (OPD), karena hampir semua OPD punya sistem informasi sendiri.

"Kita juga perlu kontribusi dari swasta yang bisa melalui CSR-nya," kata Eko. (mbr/mbr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads