Gus Yusuf: Pak Jokowi Bilang ke Saya akan Ditunda, Kok Jalan Terus

Magelang - Pengasuh Ponpes API Tegalrejo, KH Yusuf Chudlori, mengaku heran dengan kontroversi 5 hari sekolah yang berkepanjangan. Pasalnya dia pernah mendapat janji langsung dari Presiden Jokowi bahwa kebijakan itu akan ditunda pelaksanaannya. Nyatanya?

"Saya sendiri sudah ketemu langsung dua kali dengan Pak Presiden Jokowi dan membawa aspirasi kiai se-Jawa Tengah yang menolak kebijakan 5 ari sekolah. Pak Jokowi mengatakan akan menunda dan mengkaji ulang, tapi sampai hari ini kebijakan itu masih jalan," kata dia kepada detikcom di Magelang, Selasa (8/8/2017).

Presiden Jokowi memang sudah beberapa kali berkunjung ke Ponpes API Magelang asuhan kiai muda yang akrab disapa Gus Yus tersebut. Karena itulah dia berkesempatan untuk bertemu langsung dan membicarakan berbagai persoalan penting dengan Presiden.

Gus Yus yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah mengatakan bahwa partainya sudah melakukan penolakan secara resmi selama dua tahun terakhir. Mulai dari rapat paripurna bersama dengan Gubernur Jateng, sampai audiensi berkali-kali dengan Gubernur.

"Dari PBNU, PWNU menginstruksikan untuk melakukan aksi damai dan melakukan penolakan secara resmi melalui surat kepada Pemda masing-masing. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita, masa depan pendidikan agama, Islam moderat, dan ahlusunah waljamaah," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Yus juga meminta pemerintah untuk tidak memaksakan pelaksanaan kebijakan 5 hari sekolah. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama kondisi ekonomi dari para orangtua/wali siswa.

"Sudah siapkah sekolah dengan sarana prasarana yang representatif. Saya lihat, secara fasilitas, sekolah-sekolah kita belum siap untuk full day school lima hari. Dari sisi apapun, kita melihat bahwa kebijakan ini belum siap dan memang tidak pas untuk dilaksanakan," tegasnya.

Atas fakta-fakta tersebut, Gus Yusuf meminta agar kebijakan itu dicabut. Upaya penolakan sudah dilakukan dan sporadis melalui aksi damai di sejumlah daerah.

"Di Semarang, Banyumas, Jawa Timur, semua terkonek dan tidak akan berhenti menyuarakan penolakan sampai Permendikbud nomor 23 tahun 2017 itu dicabut," tegasnya. (mbr/mbr)