NU Jateng Serukan Penolakan Terbuka untuk Kebijakan 5 Hari Sekolah

Semarang - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengeluarkan perintah keras dan terbuka untuk menentang Peraturan Mendikbud No 23 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan lima hari sekolah. PWNU Jateng perintahkan semua PCNU di wilayahnya menggelar aksi massa menentang kebijakan tersebut.

PWNU mengeluarkan surat berisi instruksi kepada semua Pimpinan Cabang NU (PCNU) di Jateng untuk menyampaikan sikap tegas kepada kepala daerahnya masing-masing terkait penolakan pelaksanakan kebijakan lima hari sekolah.

Tak cuma itu, masing-masing PCNU juga diperintahkan mengkoordinasi badan otonom dan lembaga-lembaga yang beafilisasi ke NU serta elemen masyarakat lainnnya untuk menggelar aksi penolakan secara massif di seluruh wilayah Jawa Tengah.

"Aksi penolakan agar dilakukan secara tertib dengan tetap menjunjung tinggi akhlaqul karimah dan meminta restu serta dukungan kepada para kiai dan tokoh NU setempat," demikian ditulis dalam surat instruksi tersebut.

Surat resmi tersebut ditandantangi oleh Rois Syuriah PWNU Jateng, KH Ubaidillah Shodaqoh; Katib Syuriah PWNU Jateng, KH Ahmad Sya'roni; Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng, Abu Hafsin PhD; dan Sekretaris PWNU Jateng, Moh Arja Imroni.

Abu Hafsin mengakui telah mengirim surat tersebut ke semua PCNU di Jateng. Himbuan menggelar demo untuk menyampaikan pendapat, kata dia, juga disertai dengan syarat tegas dari PWNU agar menjaga ciri khas NU sebagai organisasi kaum santri.

"Kalau mau demo ya demo yang sopan model NU. Tidak boleh gaya urakan. Harus sesuai akhlaq NU. Tidak boleh nutup jalan," ujarnya saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (8/8/2017).

Sikap keras dan terbuka menentang kebijakan pemerintah seperti ini sangat jarang, atau bahkan belum pernah, dilakukan NU melalui instruksi resmi organisasi. Organisasi muslim kultural ini tidak pernah melakukan perlawanan secara terbuka dan frontal menggunakan struktur organisasi. (mbr/mbr)