LKPP: Pengadaan Pemerintah Via Online hingga Juli 2017 Rp 295 T

Yogyakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebutkan transaksi pengadaan Pemerintah pada tahun anggaran 2017 hingga bulan Juli ini mencapai angka Rp 295 triliun. Angka ini terdiri dari e-tendering yang lebih dari Rp 270 triliun dan e-purchasing senilai lebih dari Rp 25 triliun.

"Untuk tahun anggaran 2017 sampai Juli ini, transaksi pengadaan sudah mencapai lebih dari Rp 295 triliun. Itu terdiri dari e-tendeirng lebih dari Rp 270 triliun, dan e-purchasing lebih dari Rp 25 triliun," ujar Kepala LKPP Agus Prabowo.

Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Simposium Modernisasi Sistem Pengadaan Indonesia di Hotel Tentrem, Jalan AM Sangaji, Yogyakarta, Selasa (25/7/2017).

"Sekedar gambaran, tahun lalu untuk e-purchasing saja Rp 50 triliun. Mudah-mudahan tahun ini melampaui angka itu," imbuhnya.

Agus melanjutkan, proses pengadaan Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Melainkan menjadi satu rangkaian dalam lima siklus manajemen yang berkaitan yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan perbendaharaan, dan laporan/audit.

"Saat ini terdapat berbagai sistem untuk mendukung kelima siklus tersebut yang masing-masing dikembangkan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, juga institusi pemerintah lainnya guna meningkatkan pelayanan publik," ujar Agus.

Pihaknya berharap, setiap sistem informasi tersebut dapat terkoneksi melalui sistem elektronik yang terintegrasi satu sama lain melalui Procurement Management Information System (PMIS).

"Integrasi akan memudahkan dalam proses pemantauan dan evaluasi pengadaan, di mana data anggaran dan data pengadaan dapat dipantau secara aktual dan akurat. Hal ini pun mempermudah pengguna sehingga tidak perlu melakukan pekerjaan input data yang sama berkali-kali," urainya.

Dalam kesempatan ini pula, ditandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama Integrasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Sistem Monitoring - Evaluasi Pengadaan antara LKPP dan BPKP.

"PMIS merupakan milestone dalam implementasi e-goverment," tutur Agus.

"Dengan adanya integrasi ekosistem pengadaan yang ideal, maka transparansi dan akuntabilitas dari sistem pengadaan dapat lebih ditingkatkan," harapnya. (sip/mbr)