DetikNews
Senin 17 Juli 2017, 19:27 WIB

UGM: Hak Angket KPK Diduga untuk Hambat Pemberantasan Korupsi

Sukma Indah Permana - detikNews
UGM: Hak Angket KPK Diduga untuk Hambat Pemberantasan Korupsi Guru Besar FH UGM membacakan hasil kajian tentang Hak Angket KPK. Foto: Sukma Indah Permana/detikcom
Yogyakarta - Lebih dari 1.000 dosen UGM menyatakan sikap menolak hak angket KPK. Guru Besar Fakultas Hukum UGM memaparkan hasil kajiannya soal hal ini.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM Prof Dr Maria Sri Wulani Sumardjono SH MCL MPA mengawali pembahasannya dengan pertanyaan siapa pemilik hak angket. Hak angket, kata Maria, adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen.

Beberapa konstitusi negara-neara di dunia mengatur bahwa hak angket diterapkan dan ditujukan-khusus dan hanya untuk- mengawasi pemerintah (eksekutif).

"Jadi memang benar, secara konstitusi (hak angket) memang hak DPR. Hak angket untuk apa? (hak) untuk menyelidiki masalah tertentu, melalui prosedur khusus. Tidak bisa ujug-ujug atau tiba-tiba. Ditujukan ke siapa? kepada pemerintah atau eksekutif. Itu kata kuncinya," kata Maria dalam acara pembacaan deklarasi 1.000 Dosen UGM Tolak Pansus KPK di Balairung UGM, Sleman, Senin (17/7/2017).

"Kemudian, siapa yang bisa dibidik?" lanjut Maria.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan UUDS, lanjut Maria, menyebutkan secara eksplisit bahwa menteri wajib menjawab baik secara lisan maupun tertulis jika ditanya oleh DPR. Maria menekankan kata menteri di sana.

"Lalu kalau tidak diatur, apakah boleh semaunya sendiri? Ternyata tidak. Di ilmu hukum, kalau kita melakukan interpretasi kesejarahan dan teorologis, dan semangat institusi KRIS, lalu peraturan perundangan menyatakan itu menjurus pada pemerintah. Ya sudah, tidak usah membuat interpretasi di luar interpretasi yuridis. Karena itu ranahnya hukum," urainya.

Lalu ketika hak angket menyasar KPK, Maria menyatakan hal ini tidak tepat. KPK merupakan lembaga negara independen yang berdiri sendiri, tidak bisa diintervensi siapapun atau diatur pihak manapun.

"Kalau dicari secara material dan substansial itu nggak pas semua. Kalau dikenakan kepada KPK, ditambah secara prosedural, pengesahan hak angket itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU. Jadilah cacat formal dan prosedural," kata Maria.

Ditambah lagi bahwa KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif sehingga hak Angket KPK cacat secara substansial.

"Kesimpulannya, kenapa ubrek (riuh) semua kalau orang Yogya bilang, diduga (hak angket KPK) ini ditujukan untuk menghambat upaya pemberantasan korupsi," ucapnya.

Maria menjelaskan bahwa hasil kajian ini merupakan bukti darmabakti dari UGM untuk bangsa dan negara.

"Hasil kajian ini merupakan bukti darmabakti dari UGM berintegritas yang ikut menyumbangkan pendapat yang dipersiapkan secara reflektif, sesuai dengan kaidah keilmuwan untuk memperoleh kebenaran objektif," urai Maria.

Namun kajian dari Fakultas Hukum ini akan disusul kajian dari disiplin ilmu lainnya. Misalnya dari sisi ilmu ekonomi yang saat ini masih dalam penyusunan.

"Ada dari ekonomi, saat ini sedang diproses. Nanti pada suatu saat akan dipertanggungjawabkan pula kepada publik," tuturnya.
(sip/bgs)
ugm
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed