Cegah Kisruh Perekrutan Taruna, Ketua Panitia: Ikuti Aturan Saja

Semarang - Asisten SDM Mabes Polri, Irjen (Pol) Arief Sulistyanto, selaku ketua panitia seleksi pusat penerimaan calon anggota Polri menyinggung persoalan penerimaan calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Jawa Barat. Menurutnya hanya di 1 Polda saja yang terjadi persoalan sehingga harus diambil alih panitia pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Arief Sulistyanto saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah di depan 365 calon Taruna (Catar) Akpol dan orang tua atau wali mereka, di Auditorium Cendrawasih, Gedung Graha Cendikia, Akpol, Semarang, Senin (17/7/2017).

Arief menegaskan tidak ada celah penyalahgunaan atau penyelewengan dalam perekrutan calon Taruna Akpol. Salah satunya yaitu karena sistem cek and balance sehingga orang tua atau wali calon Taruna bisa memantau perkembangan dan berani mengajukan protes.

"Di Jawa Barat ada kebijakan seperti yang diambil kemarin, ternyata menuai protes karena sistem sudah dibangun yaitu cek and balance, sehingga orang tua berani menyampaikan protes," kata Arief.

Ia menegaskan, seleksi di pusat akan lebih ketat dan jelas tidak memberikan celah untuk kecurangan. Proses seleksi pusat sudah dilakukan sejak tanggal 14 Juli lalu hingga 3 Agustus 2017 mendatang. Dari 365 calon Taruna, akan diambil 275 orang.

"Kami tidak mau ada Taruna abal-abal. Kami ingin berkualitas. Dididik 4 tahun oleh Gubernur Akpol agar jadi perwira berkualitas, bukan perwira cengeng," tegasnya.

Terkait langkah antisipasi agar tidak terjadi peristiwa seperti di Jawa Barat, Arief menegaskan panitia daerah di Polda-polda harus mengikuti ketentuan yang ada atau akan diambil alih panitia pusat.

"Dari 33 Polda, hanya 1 Polda (bermasalah), 32 Polda sudah ikuti ketentuan. Ya antisipasinya harus ikuti ketentuan yang berlaku. Kalau tidak mau dan melanggar ketentuan, panitia pusat akan ambil alih. Para pimpinan harus taat norma," jelas arief usai acara.

Diberitakan, proses penerimaan anggota Polri di Jawa Barat diwarnai protes karena adanya kebijakan Kapolda Jabar yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jabar Nomor Kep/702/VI/2017. Dalam keputusan itu diatur pedoman persentase kelulusan tingkat daerah bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) tahun ajaran 2017 Panitia Daerah Polda Jabar.

Panitia pusat kemudian mengambil alih proses penerimaan anggota Polri di Polda Jawa Barat. Verifikasi ulang dilakukan untuk para calon siswa dari Jawa Barat.

Pada acara penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah oleh 365 calon taruna Akpol, orang tua, dan panitia, di antaranya merupakan 21 calon Taruna yang lolos dari Jawa Barat. (alg/mbr)