DetikNews
Rabu 12 Juli 2017, 16:25 WIB

ORI DIY juga Temukan Kasus Selain Zonasi dalam PPBD Bantul

Usman Hadi - detikNews
ORI DIY juga Temukan Kasus Selain Zonasi dalam PPBD Bantul Foto: Usman Hadi/detikcom
Bantul - Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menemukan kasus lain dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMP selain masalah zonasi atau jarak sekolah. Siswa dengan nilai Ujian Nasional (UN) tanggung justru tidak diterima.

Dalam PPDB SMP kategori pra sejahtera, Disdikpora Bantul lebih memprioritaskan siswa kurang mampu dengan nilai UN paling rendah. Siswa dengan kategori itu justru diprioritaskan untuk diterima.

Namun siswa kurang mampu yang memiliki nilai tanggung tidak bisa diterima. Sementara kalau mengikuti jalur reguler, mereka kalah bersaing dengan siswa berprestasi.

"Mereka yang nilainya nanggung harus dicarikan solusi," kata Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masthuri seusai pertemuan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Rabu (12/7/2017).

Menurut Budhi dalam pertemuan itu, di Bantul dalam PPDB SMP mengkategorikan pra sejahtera dengan instrumen penilaiannya berbeda. Kalau ditempat lain siswa kurang mampu tapi berprestasi diprioritaskan. Namun di Bantul sebaliknya, mereka yang kurang mampu dengan nilai UN rendah yang diprioritaskan.

"Ternyata dinas mengkategorikan miskin itu meliputi miskin harta dan ilmu. Sehingga peringkat kategori pra sejahtera dibalik, dari yang nilai UN-nya terendah sampai tertinggi. Yang UN paling rendah yang diprioritaskan," paparnya.

Untuk mengatasi kasus ini lanjut Budhi, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi sehingga ada penyelesaian.

Sementara itu Kepala Disdikpora Bantul, Didik Warsito mengakui adanya persoalan tersebut. Imbasnya ada beberapa siswa kurang mampu, tapi nilainya tanggung yang tidak diterima sekolah.

"Ini menjadi bagian yang kami komunikasikan dengan ORI Perwakilan DIY maupun dengan bupati," kata Didik.

Sistem yang diterapkan Disdikpora Bantul ini, menurut Didik dimaksudkan agar orang miskin dan nilai UN-nya jelek bisa bersekolah. Terkait ada beberapa siswa miskin yang nilainya pas-pasan atau tanggung, dia berjanji akan mencarikan jalan keluar.

Didik mengakui pihaknya juga sudah menerima laporan kasus tersebut dari para orangtua siswa. Jumlah yang melaporkan kasus tersebut tidak banyak.

"Kuota PPDB SMP kategori pra sejahtera di Bantul itu 10 persen. Untuk siswa miskin yang nilainya nanggung ini bagian yang akan kami tampung," pungkas dia.
(bgs/bgs)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed