ORI DIY Temukan 14 SMP Bermasalah dalam Sistem Zonasi PPDB di Bantul

Yogyakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima sejumlah pengaduan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem di zonasi di Kabupaten Bantul. Ada 14 SMP di Bantul yang mengalami masalah di sistem zonasi.

"Informasi yang kami terima ada 14 sekolah di Bantul yang bermasalah," ujar Kepala ORI perwakilan DIY Budhi Masthuri di kantor Jl RW Monginsidi, Yogyakarta, Jumat (7/7/2017).

Budhi mengatakan sejumlah SMP negeri yang diadukan oleh orang tua/wali murid dalam masalah PPDB sistem zonasi diantaranya SMP Negeri di Kecamatan Pandak, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Bantul, dan di Kecamatan Banguntapan.

Sampai hari ini di Kantor ORI Perwakilan DIY ini banyak menerima pengaduan dari orang tua atau wali murid. Mereka menduga ada orang tua yang memanipulasi jarak, antara sekolah dengan rumah masing-masing siswa. Caranya meminta surat keterangan jarak dari pemerintah desa setempat sesuai keinginan mereka.

"Kasus ini memang tidak terdeteksi sejak awal. Baru-baru ini kami mendapat informasi ada 14 sekolah (SMP) di Bantul yang bermasalah di sistem zonasi," tuturnya.

Dia mengatakan pihak akan mengagendakan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) Bantul.

Rencananya Rabu (12/7/2017) pagi pihaknya akan berkoordinasi dengan Disdikpora Bantul. Setelah itu ORI Perwakilan DIY akan menelaah salah satu sampel praktek manipulasi ini.

"Kalau dinas mau mengambil sikap menganulir, bisa saja kemungkinannya seperti itu (dianulir)," katanya.

Dia menambahkan saat ini pihaknya belum mengetahui jumlah siswa yang bermasalah dalam kasus itu. ORI DIY belum menghitung kasus per kasus. "Kami belum sampai pada angka atau jumlah. Untuk 14 sekolah itu memang mengalami permasalahan di akurasi jarak," kata Budhi.

Sementara itu secara terpisah, Bupati Bantul Suharsono mengatakan pihaknya berharap praktek manipulasi jarak PPDB sistem zonasi tak terjadi lagi. Dia akan mengumpulkan pihak-pihak terkait.
"Jangan sampai melanggar aturan. Besuk Senin saya kumpulkan," kata Suharsono. (bgs/bgs)