Anggota DPRD DIY Menilai PT KAI Arogan dalam Penggusuran Kios

Usman Hadi - detikNews
Rabu, 05 Jul 2017 11:19 WIB
Foto: Usman Hadi/detikcom
Yogyakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Chang Wendryanto mengecam keras proses penggusuran puluhan kios di Jalan Pasar Kembang Kota Yogyakarta.

Menurutnya yang dilakukan oleh PT KAI terkesan arogan. Sebab para korban terdampak tidak diberikan solusi pasca penggusuran kios pedagang yang telah ditempat sejak lama di kawasan Jl Pasar Kembang.

"Ini bentuk arogansi PT KAI," kecam Chang, saat ditemui di lokasi penggusuran di Jl Pasar Kembang, Rabu (5/7/2017). Chang melanjutkan sebenarnya penggusuran ini masih terus dibicarakan di internal dewan. Namun ternyata PT KAI Daop 6 Yogyakarta, terus melanjutkan proses penggusuran sampai yang terjadi saat ini.

"Sebenarnya pembicaraan masalah ini (penggusuran) masih kami komunikasikan. Para pedagang di sini juga tidak pernah melawan revitalisasi," sebutnya.

Oleh sebab itu, Chang mengecam keras tindakan yang diambil PT KAI. Apalagi para pedagang disebutnya tidak pernah melawan, terkait rencana penataan kawasan sekitar Stasiun Tugu Kota Yogyakarta.

Dengan adanya penggusuran puluhan kios tanpa adanya solusi seperti relokasi, bagi Chang justru menambah daftar kemiskinan di negeri ini. Apalagi banyak dari pedagang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas berjualan di kios tersebut.

"Kalau tidak ada kejelasan, ini jelas menambah daftar kemiskinan karena mereka kehilangan pencarian," kritiknya.

Oleh sebab itu, anggota dewan ini mendesak agar PT KAI Daop 6 Yogyakarta membuka dialog dengan warga terdampak. Dengan demikian ada solusi bersama dari kedua belah pihak, tanpa mengorbankan para pedagang.

"Tolong PT KAI membuka dialog dengan warga terdampak. Karena mereka masih bingung setelah ini mau bagaimana," tuturnya.

Program penataan kawasan, dengan menjadikan lahan yang digusur jadi tempat pedestrian menurutnya adalah bagus. Namun dia memberikan catatan, jangan sampai program tersebut malah menyengsarakan masyarakat.

"Harapan kami, ada solusi buat pedagang di sini. Sementara sekarang penyelesaian saja tidak ada," paparnya.

Tak hanya itu, dia meminta Pemerintah Kota Yogyakarta turun tangan. Apalagi para pedagang selama ini juga rutin membayar retribusi ke pemerintah.

"Wali Kota Yogyakarta harus menfasilitasi masyarakat, agar bisa duduk bersama dengan PT KAI (Daop 6 Yogyakarta). Kalau wali kota yang ngomong pasti didengarkan PT KAI," tutupnya.

(bgs/bgs)