Kisruh PPDB 2017, 4 Lagi Sekolah di Kota Magelang Kekurangan Siswa

Magelang - Selain SMA Negeri 1 Kota Magelang, 4 sekolah negeri lainnya di Kota Magelang juga ternyata masih kekurangan kuota siswa dari hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal itu sebagai dampak diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang PPDB SMA/SMK.

Ketua Panitia PPDB Kota Magelang, Sucahyo Wibowo, merinci kekurangan tersebut sesuai hasil jurnal sementara. Meski demikian, hingga saat ini belum ada instruksi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Kuota SMAN 1 Kota Magelang jurusan IPA baru terisi 163 dari seharusnya 180, lalu IPS terisi 97 dari kuota 120. Sedangkan SMAN 2, untuk jurusan IPA terisi 62 dari kuota 140, kemudian IPS terisi 53 dari kuota 96. Begitu juga SMAN 3, dimana jurusan IPA terisi 126 dari kuota 160, namun kuota 96 di jurusan IPS sudah terpenuhi.

Sementara di SMAN 4, dari tiga jurusan yang ada, seluruh kuotanya belum terpenuhi. Di jurusan IPA baru terisi 90 dari kuota 128, IPS terisi 88 dari kuota 138, lalu Bahasa terisi 16 dari kuota 32. Sedangkan di SMAN 5, jurusan IPA baru terisi 90 dari kuota 128, lalu di jurusan IPS, baru terisi 68 dari kuota 160.

"Jurnal ini tercatat sejak hari terakhir PPDB online ditutup, kemungkinan masih bergerak," ujar Cahyo di kantornya, Jumat (16/6/3017).

Baca juga: Dampak Pergub 9/2017, Kuota PPDB SMAN 1 Kota Magelang Tak Terpenuhi


Terkait dengan kuota minimal 20 persen yang diisi oleh siswa gakin (warga miskin) dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Cahyo mengaku sedang menyiapkan tim verifikai bersama dengan sekolah-sekolah lain.

Tim tersebut akan bertugas memverifikasi SKTM yang dibawa oleh siswa. Karena sesuai dengan peraturan serta himbauan Gubernur Jateng, SKTM yang terbukti tidak sesuai keadaan asli (palsu) akan dengan otomatis dicabut.

"Tim verifikasi tersebut dibentuk oleh masing-masing sekolah. Hari ini baru kita rapatkan soal pembentukan itu," jelas pria yang jua menjabat Kepala Sekolah SMA N 1 Kota Magelang tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito, mengaku tak bisa berbuat banyak. Mengingat kewenangan PPDB SMA/SMK ada di Provinsi Jawa Tengah.

"Yang pasti, baik orang tua maupun anak harus benar-benar memahami juknis, supaya tidak menemui kesulitan. Orang tua tidak perlu mengejar gengsi, sekolah manapun sama saja," ujarnya. (mbr/mbr)