Ponpes di Yogyakarta Akui Kesulitan Mengakses Dana Keistimewaan

Yogyakarta - Pondok pesantren (ponpes) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki hubungan sejarah yang tidak terpisahkan dengan Keraton Yogyakarta. Namun kini pondok pesantren di Yogyakarta merasa jauh dari perhatian dari pemerintah daerah. Ponpes belum mampu mengakses Dana Keistimewaan (danais) DIY untuk mendukung pembangunan masyarakat.

Hal ini terungkap saat para pimpinan pesantren yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pondok Pesantren(FKPP) DIY bertemu dengan GKR Hemas di Keraton Kilen, Komplek Keraton Yogyakarta, Sabtu(3/6/2017).

Ketua FKPP DIY, KH Habib Syakur mengungkapkan hubungan pesantren dengan keraton itu sangat dekat. Ia mencontohkan berdirinya Masjid Pathok Negoro di Mlangi, Gamping, Sleman atas prakarsa dari Sri Sutlan Hamengku Buwono I bersama saudaranya Kyai Nur Iman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini sebagai bukti bahwa keraton dan pesantren itu dekat," katanya

Menurutnya, pesantren di DIY yang jumlahnya sekitar 258 memiliki kontribusi baik dibidang pendidikan maupun ekonomi. Pesantren memiliki peran dalam pembangunan masyarakat.

"Pesantren dan keraton itu sangat dekat. Kami berharap agar Dana Keistimewaan DIY itu juga bisa masuk pesantren," ungkap Habib Syakur di Keraton Kilen, Keraton Yogyakarta.

Para pimpinan ponpes di DIY ini berharap agar danais juga bisa diakses pesantren. Dengan demikian pesantren dapat lebih optimal dan maksimal berperan dalam pembangunan masyarakat.

Meski sudah ada hari santri, tetapi kebersamaan pesantren dengan pemerintah daerah ternyata juga belum terjalin baik. Pesantren juga masih kesulitan untuk memperoleh perizinan dalam usaha perekonomian.

Menanggapi hal itu, permaisuri Keraton Yogyakarta, GKR Hemas mengatakan siap menfasilitasi agar pesantren melakukan pertemuan dengan Pemda DIY terkait akses danais. Pihaknya juga berjanji akan mengawal agar pesantren bisa mendapatkan perizinan dalam usaha- usaha ekonomi.

"Hari santri ini saya janji akan menggerakkan untuk di Yogyakarta. Saya juga akan kawal perijinannya. Apa yang jadi kesulitannya, supaya ini selesai," pungkas GKR Hemas. (bgs/bgs)