.webp)
Hasto Wardoyo mengatakan penyelesaian NYIA sangat mendesak karena Presiden sudah menargetkan bisa beroperasi pada 2019. Namun diakui hingga saat ini masih ada ganjalan yang harus segera diselesaikan secepatnya.
Permasalahan pertama adalah penyelesaian pembebasan lahan yang masih tersisa. Setidaknya terdapat 200 bidang milik sekitar 50 kepala keluarga (KK) yang harus segera diakuisisi. Kedua adalah mempercepat masalah relokasi, yakni menyiapkan lahan relokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masyarakat yang terdampak langsung bandara meminta adanya pengukuran ulang nilai tafsir atas tanaman dan bangunan. Sedangkan warga tak terdampak langsung juga tidak ingin hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri seiring akan derasnya pembangunan di Kulonprogo sebagai dampak keberadaan bandara.
Hasto juga menyatakan tidak alergi terhadap masuknya investasi mal, namun harus merupakan mal rakyat. "Para pemodal harus datang sebagai suplier bukan pemilik. Harus melakukan sertifikasi produk lokal," tegas Hasto.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, hari ini melantik Hasto Wardoyo dan Sutedjo sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kulon Progo serta Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi sebagai serta Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta terpilih.
Sri Sultan HB X juga berpesan bahwa pembangunan NYIA menjadi penekanan utama terkait kelanjutannya serta dampaknya. Dengan NYIA maka Kabupaten Kulon Progo maupun Kota Yogyakarta sama-sama memiliki potensi yang bisa dikembangkan.
"Yogyakarta yang merepresentasikan visualisai keistimewaan DIY hendaknya prioritaskan penataan tata ruang, sistem transportasi, dan kebersihan kota. Yogyakarta juga harus siap menerima efek limpahan oleh dorongan bandara baru dan booming wisatawan dari wilayah selatan DIY," kata Sultan.
Kulon Progo, kata Sultan, akan menjadi magnet baru bagi investor. Pemkab Kulon Progo wajib menfasilitasi investor lokal DIY agar mampu menangkap peluang usaha baru. Selain itu juga harus menyiapkan tenaga-tenaga kerja profesional agar mampu mengisi terbukanya kesempatan kerja baru yang memerlukan tingkat kompetensi yang terspesialisasi.
Sultan meminta para kepala daerah yang baru dilantik menjadi pemimpin yang berani mengambil tindakan tegas bertanggunjawab dan tidak sekedar mencari popularitas. Bertanggungjawab terkadang harus mengecewakan orang lain dan sebagai konsekuensinya dia harus berani menderita, karena kepemimpinan bukanlah kontes popularitas.
"Pemimpin harus hadapi dilema pilihan terbaik bagi rakyatnya, pemimpin tidak boleh takut membuat orang marah apalagi ragu dan menangguhkan tindakan ketika saatnya memutuskan pilihan yang sulit," kata Sultan HB X. (mbr/mbr)
