Antisipasi Ransomware, Layanan e-KTP di Bantul Sempat Dihentikan

Usman Hadi - detikNews
Senin, 15 Mei 2017 14:55 WIB
ilustrasi (Foto: Vaksincom)
Bantul - Isu serangan siber di 99 negera termasuk Indonesia, menyebabkan pelayanan publik di Kabupaten Bantul tersendat. Seperti proses perekaman e-KTP di Kantor Disdukcapil Bantul, Yogyakarta, sempat dihentikan karena sambungan internet di lingkungan Pemkab Bantul dinonaktifkan.

Kondisi ini dikeluhkan Nurudin Hidayat, warga Bantul. Akibat server dimatikan, dia yang sudah datang megantre hari ini, terpaksa harus kembali. Hari ini dia tidak bisa mengurus e-KTP, karena server dinonaktifkan petugas. Imbasnya Nurudin terpaksa harus datang kembali ke Kantor Disdukcapil Bantul Selasa besok.

Kekecewaan serupa dilontarkan Ahmadi, warga Bantul. Dia kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari petugas bahwa pada Senin pagi ini sistem server dinonaktifkan sementara. Meski demikian dia mengaku bisa memahami karena Pemkab melakukannya demi antisipasi.

Kepala Disdukcapil Bantul, Bambang Purwadi, mengakui memang pelayanan pembuatan e-KTP di Kantor Disdukcapil Bantul sempat tersendat. Kondisi itu, katanya hanya berlangsung sebentar. Pada pukul 09.00 WIB pelayanan sudah mulai lancar seperti biasanya.

Kepala Diskominfo Bantul, Nugroho Eko Setyanto, menegaskan sejak Senin pukul 00.00 WIB, sambungan internet di lingkungan Pemkab Bantul memang dinonaktifkan. Informasi mengenai tindakan itu telah disampaikan tidak hanya kepada organisasi perangkat daerah (OPD), tapi juga buat aparat desa.

"Kami sudah menyebarkan informasi ke semua OPD," kata Nugroho, Senin (15/5/2017).

Ada beberapa langkah disiapkan Diskominfo guna mengantisipasi serangan malware ransomware itu. Langkahnya adalah mematikan koneksi internet, back up data komputer ke media penyimpanan eksternal, full scan antivirus, melakukan pengamanan lewat aplikasi, serta mematikan komputer sampai pukul 09.00 WIB.

Namun Nugroho mengaku belum menerima kabar terkait pelayanan publik seperti di Disdukcapil Bantul yang tersendat. Menurutnya, penonaktifan sementara itu tidak akan sampai menimbulkan masalah berkepanjangan dalam pelayan publik.

"Yang dinonaktifkan itu internet, kalau intranet tetap jalan," lanjutnya. (mbr/mbr)