Tiket Masuk Museum Keraton Surakarta Akan Dikenai Pajak

Solo - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berencana menarik pajak bagi wisatawan Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Pajak akan dikenakan melalui tiket yang terjual.

Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan bahwa pemkot tidak berusaha mengambil keuntungan dari keraton. Namun melalui tiket yang telah diporporasi, pemkot dapat mengetahui dengan jelas jumlah wisatawan yang berkunjung.

"Penerapannya tentu tidak sekarang. Saat ini kan sedang proses pembentukan badan pengelola yang baru. Nanti ketika siap, baru akan kita tarik pajak," kata Rudy, sapaan akrabnya saat diwawancara di Balai Kota Surakarta, Jalan Sudirman, Jumat (12/5/2017).

Pemerintah pusat saat ini tengah membentuk tim asistensi untuk mempercepat revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta. Tim melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Sedangkan dari pihak keraton terdapat KGPHPA Tedjowulan dan KGPH Benowo. Selain itu, tim asistensi juga melibatkan Wantimpres Subagyo HS, bersama wali kota dan gubernur.

"Pemerintah akan fokus pada revitalisasi bangunan dan promosi wisatanya. Pemerintah juga hanya mendampingi pembentukan badan pengelola keraton. Kita tidak akan ikut campur masalah budaya maupun urusan internal" ujarnya.

Diwawancara beberapa hari yang lalu di Keraton Surakarta, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, mengatakan harga tiket Museum Keraton Kasunanan Surakarta layak untuk dinaikkan, terlebih bagi wisatawan mancanegara. Harga tiket selama ini dibanderol Rp 10 ribu bagi wisatawan domestik dan Rp 15 ribu bagi wisatawan mancanegara.

"Karcis masuk turis asing satu Euro. Itu tidak sebanding dengan koleksi keraton. Belum lagi biaya pengelolaan. Namun sebelumnya kita harus lakukan pembenahan, seperti penyesuan suhu ruang," ungkap dia. (sip/sip)