Anggota DPD Asal DIY Tengarai Ada Upaya Mengurangi Kewenangan DPD

Yogyakarta - Senator asal DIY, Afnan Hadikusumo mengungkapkan ada pihak-pihak yang ingin melokalisir atau mengurangi kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Caranya dengan meminta agar DPD mengawasi pelaksanaan perda, baik di tingkat provinsi maupuan kabupaten dan kota. Upaya tersebut mulai mencuat, dalam revisi UU MD3 yang sedang dibahas saat ini.

"Ini melokalisir kewenangan (DPD), dilokalisir di daerah. Sekarang (Revisi UU MD3) masih dibahas," kata Afnan di sela-sela Serasehan Alumni Pemuda Muhammadiyah, saat Milad ke-85 Pemuda Muhammadiyah di Makam Seniman Budayawan Giri Sapto Imogiri, Minggu (7/5/2017).

Sebelumnya dalam revisi UU MD3 kata dia, muncul wacana penambahan kewenangan DPD. Salah satunya memberikan kewenangan DPD mengawasi pelaksanaan perda. Alasannya senator di DPD berasal dari daerah, sehingga diharapkan ada kontribusi senator di tiap-tiap daerah.

Tapi menurut Afnan, wacana ini bukan menambah kewenangan DPD, melainkan hanya melokalisir kewenangan senator. Padahal selama ini pengawasan pelaksanaan perda sudah dilakukan DPRD, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten dan kota. "Tapi nanti kami lihat, ini mau diapakan DPD," katanya.

Afnan mengatakan tugas DPD tak lain mengawasi pelaksanaan UU, bukan justru perda yang dibuat tanpa campur tangan DPD. "Sebenarnya lucu juga, jadi kalau kita melakukan pengawasan perda, ini sudah jadi tugas DPRD, kok ini jadi turun. Harusnya (pengawasan) tidak ke perda, tapi UU," katanya.

Menurutnya selama ini DPD menghasilkan produk undang-undang. Selama ini pengawasan penerapan UU dilakukan DPD. Kebijakan ini seharusnya dipertahankan, bukan justru mengawasi perda. "Kalau kita melakukan pengawasan, mestinya kita mengawasi pelaksanaan apa yang kita hasilkan (UU), bukan perda," pungkas dia. (bgs/bgs)