DetikNews
Rabu 26 April 2017, 17:15 WIB

Muhaimin Iskandar Sebut Aturan Menteri Susi Susahkan Nelayan

Muchus Budi R. - detikNews
Muhaimin Iskandar Sebut Aturan Menteri Susi Susahkan Nelayan Muhaimin Iskandar bersama nelayan di Tegal. (Foto: istimewa)
Tegal - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Gerbang Tani, Muhaimin Iskandar, menemui nelayan Pantura di Tegal, Jawa Tengah. Dalam kunjungan itu, Muhaimin menyindir sejumlah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) yang dinilai menyusahkan kehidupan nelayan.

"KKP ini pertama kali didirikan (era Pemerintahan) Gus Dur, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, bukan malah mempersulit dan bikin nelayan susah," kata Muhaimin di hadapan ratrusan petani di Tegal, Rabu (26/4/2017). Muhaimin datang didampingi mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

"Saya kaget mendengar laporan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI DPR RI F-PKB bahwa masalah nelayan setelah 2 tahun lebih masih belum beres. Karena itu saya memutuskan melihat dan mendengar langsung fakta lapangan dan mengunjungi nelayan," lanjut Muhaimin dalam rilis yang diterima detikcom.

Muhaimin Iskandar Sindir Aturan Menteri Susi Susahkan NelayanFoto: istimewa

Dalam kesempatan itu Muhaimin Iskandar juga mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi larangan penggunaan cantrang oleh nelayan tradisional. Larangan itu dinilai telah merugikan nelayan sehingga berdampak negatif pada hasil tangkapan nelayan di kawasan Pantura.

"Saya sendiri yang akan mengawal dan menyampaikan kepada Presiden bahwa Peraturan Menteri buatan Bu Susi itu harus dicabut," kata Muhaimin saat bertemu ratusan nelayan di Pelabuhan Jongor, Tegal.

Cantrang adalah alat penangkapan ikan yang masuk dalam kelompok pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). Cantrang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor. Larangan penggunaannya terdapat dalam Permen Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (seinen nets).

"Saya perintahkan seluruh menteri asal PKB untuk menyampaikan langsung nasib nelayan Pantura kepada Presiden. Seluruh anggota legistatif dari PKB harus mengawal keinginan nelayan Pantura hingga tuntas. Kita dukung pemerintah jaga lingkungan, tapi perut keluarga nelayan harus nomor satu dipikirkan," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menambahkan larangan penggunaan cantrang menjadi masalah besar bagi nelayan karena telah menciptakan pengangguran masif.

"Yang terdampak yakni anak buah kapal sebanyak sekitar 2,4 juta kepala keluarga dan buruh unit pengolahan ikan sebanyak sekitar 12 juta kepala keluarga. Ada 120 ribu kapal nelayan pribumi tidak diperpanjang izinnya karena aturan itu sehingga mematikan mata pencaharian mereka," ujar Daniel menegaskan.
(mbr/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed