Solo Kehabisan Blangko e-KTP

Solo - Sudah lebih dari empat bulan blangko e-KTP di Solo habis. Usaha Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan lelang, semakin terhambat dengan adanya proses penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Mendagri Tjahjo Kumolo seharusnya menggunakan diskresi agar dapat segera melelang blangko e-KTP. "Harusnya ada diskresi atau minimal Kemendagri mencari fatwa Mahkamah Agung (MA), agar lelang blangko e-KTP segera dilakukan," ujar Rudy, panggilan akrabnya, Rabu (15/3/2017).

Menurutnya, kekosongan blangko e-KTP sudah terlalu lama. "Masalahnya kekosongan blangko e-KTP ini terjadi di seluruh Indonesia. Harus segera lelang agar segera didistribusikan," kata dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menerbitkan surat keterangan pengganti e-KTP. Fungsinya sama dengan e-KTP, namun hanya berbentuk kertas.

Baca juga: Hampir 3 Bulan Solo Kehabisan Blangko e-KTP

Penggunaan surat keterangan pengganti e-KTP, menurut Rudy memiliki kelemahan, yakni rawan dilakukan penyimpangan. "Surat itu karena bisa digandakan. Tinggal difotokopi, lalu diganti nama dan alamatnya," ungkap Rudy.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surakarta, Suwarta, mencatat telah menerbitkan 17 ribu surat keterangan pengganti e-KTP. Selain itu, masih ada 8 ribu warga wajib e-KTP yang belum melakukan perekaman data.

"Kami tidak tahu permasalahan yang ada di atas. Tapi kami berharap agar lelang segera dilakukan dan segera didistribusikan. Kekosongan blangko e-KTP sudah terlalu lama," pungkas dia.

(mbr/try)