Dana Aspirasi Dewan Disorot KPK, Gubernur Ganjar "Sentil" DPRD Jateng

Semarang - Sejumlah daerah di Jawa Tengah masih masuk zona merah terkait kemiskinan di Jawa Tengah. Usaha menurunkan angka kemiskinan salah satunya dengan dana aspirasi anggota dewan dianggap belum maksimal.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Sidang Paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015. Dalam paparannya, terungkap penyebaran bantuan tidak banyak di zona merah yang sudah dipetakan tapi justru pada daerah yang terhitung sudah makmur.

Ganjar mengatakan bantuan keuangan dari Provinsi Jateng untuk Kabupaten / Kota pada APBD 2015 sebesar Rp 2,353 triliun. Dari jumlah tersebut, 49% divantaranya atau Rp 1,113 triliun merupakan dana reguler yang disalurkan langsung ke kas daerah pemerintah Kabupaten / Kota.

Sedangkan 51% lainnya atau Rp1,139 triliun berupa dana aspirasi Dewan yang disalurkan melalui kegiatan pembangunan yang dimohonkan masyarakat melalui anggota Dewan.

"Jadi rata-rata setiap anggota dewan Rp 11 miliar," kata Ganjar saat menerangkan Dana aspirasi sebesar Rp 1,139 triliun itu jika dibagi untuk 100 anggota Dewan, Jumat (17/6/2016).

Pada pemaparannya, Ganjar juga mengungkapkan Kabupaten Demak mendapatkan dana aspirasi terbanyak selama 3 tahun berturut-turut dan menjadi sorotan KPK. Data tersebut diperolehnya dari penelitian KPK dan menurutnya hal itu memang tidak wajar melihat masih banyak daerah miskin yang lebih membutuhkan.

"Ada daerah seperti Demak yang selama tiga tahun berturut-turut mendapatkan dana aspirasi terbanyak. Karena itu bantuan keuangan seperti di Demak sekarang sedang disorot KPK," ujar dia.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Angling Adhitya Purbaya-detikcom)

Usai sidang paripurna, Ganjar mengatakan selama ini anggota dewan menanyakan soal lambatnya pengentasan kemiskinan, padahal penempatan bantuan yang tidak tepat menjadi penyebabnya. Dari data yang dipaparkan Ganjar, tahun 2013, 2014, dan 2015, Kabupaten Demak mendapatkan dana aspirasi terbanya hingga akhirnya saat ada Korsubah (Koordinasi, Supervisi, dan Perubahan), KPK menemukan kejanggalan di Demak.

"Teman-teman dewan menyampaikan pada kami (pengentasan) kemiskinan lambat, ya lambat karena penerapan tidak bener. Saya sampaikan kalau daerah miskin banyak, kenapa Demak terus yang dapat dan itu 2013, 2014,2015, ada datanya. Kita minta siapa yang menempatkan di sini? saya curiga, sedangkan daerah miskin yang berharap tidak pernah dapat," terang Ganjar.

"Akhirnya benar saat Korsubah, KPK melakukan scaning daerah miskin di Jateng, nemu, kok ini dapatnyatiap tahun tinggi tapi kok gini-gini aja. Maka dilakukan advokasi, pendampingan, korsubah agar tidak terulang," imbuhnya.

Ganjar menambahkan pengentasan kemiskinan sudah memperlihatkan proses positif meski belum signifkan karena selain bantuan keuangan, Pemprov Jateng juga melakukan beberapa metode antara lain pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Jamkesda Non Kuota, bantuan siswa miskin, pemberian jaminan sosial kesejahteraan dalam bentuk charity program bagi kepala rumah tangga miskin non produktif.

"Serta peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, yang diarahkan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui pemberdayaan masyarakat seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)," pungkasnya.

Dalam sidang paripurna tersebut, Ganjar menjawab semua pertanyaan fraksi dan memaparkan capaian program antara lain meningkatnya ketersediaan beras, persentase panjang jalan yang kondisinya baik serta pencapaian kedaulatan pangan di Jateng tahun 2015, dan lain sebagainya.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi kemudian menutup sidang paripurna dan akan membahas jawaban Gubernur dalam sidang komisi. (alg/fdn)