Tambang Ilegal Sebabkan 85 Hektare Sawah di Cilacap Gagal Panen 3 Tahun

Cilacap - Selama tiga tahun, lahan pertanian seluas sekitar 85 hektare di Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah mengalami gagal panen. Penyebabnya karena ada tambang pasir ilegal yang mengikis bibir pantai sehingga lahan pertanian mengandung air asin akibat air laut yang masuk lewat bekas tambang.

Salah satu petani, Waiman Margono (48) mengatakan dampak dari masuknya air asin sudah terjadi sejak tiga tahun lalu meliputi empat desa yaitu Desa Bunton, Lahar, Gumbulharjo, dan Penggalang.

"Yang penggalang kena sebagian. Ada sekitar 85 hektare di empat desa. Air lautnya masuk ke sawah, gagal panen," kata Waiman kepada detikcom di sawah Desa Bunton, Kamis (3/3/2016).

Penambangan yang dilakukan sudah puluhan tahun di wilayah tersebut ternyata menyebabkan bibir pantai mendekati sawah. Dulu jarak sawah dan laut sekitar 750 meter, sedangkan saat ini hanya 100 meter.

"Sekitar sini ada penambangan liar. Tidak tahu siapa yang menambang, orang luar sini. Sudah demo tapi di sini saja, kalau ke DPRD butuh biaya," tandasnya.

Air laut yang terus masuk ke sawah menyebabkan tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga petani mengalami gagal panen. Warga berharap agar penambangan ditertibkan dan air bisa ditanggul agar air tidak masuk lagi ke tanah persawahan.

"Permintaan saya sebagai masyarakat tani dan dituakan, meminta penambangan liar ditertibkan. Masyarakat kecil hanya cari nafkah di pertanian. Ini tidak bisa tani ya kadang melaut atau apa saja," ujar Waiman.

Kondisi sawah saat ini masih ditanami padi oleh petani. Penanaman itu memanfaatkan tadah air hujan. Namun jika air laut masuk, maka tanaman langsung rusak dan mereka kembali gagal panen.

Foto: Angling AP/detikcom

Keluh kesah itu langsung disampaikan sejumlah petani ketika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, datang langsung ke lokasi.  "Ini yang nambang siapa?" tanya Ganjar.

"Pak Sumarno yang nambang," timpal salah satu petani.

Usai menanggapi keluhan petani, Ganjar langsung meminta perwakilan polisi dan TNI serta Lurah setempat, Darwanto. Ganjar mendapatkan masukan kalau aktifitas penambangan di sana sudah berhenti namun dampaknya masih.

"Kalau memang sudah berhenti, harus dikejar orangnya (penambangnya) dan harus bertanggung jawab. Jebolan dan rembesan air laut harus ditutup itu," kata Ganjar.

Ganjar menegaskan, penambangan ilegal masih banyak terjadi sehingga perlu ketegasan aparat penegak hukum.  Ia juga berharap masyarakat jujur jika ikut andil pada praktik tambang liar dan sudah seharusnya tidak melakukannya.

"Saya mohon, izin galian C diurus. Kalau ilegal kan nyolong. Sekarang dampak menimbulkan kerugian. Petani yang seharusnya mendapat irigasi baik jadi tercemar, tidak  bisa panen 3 thun. Besok sore mereka rapat, kelompok tani diundang. Masyarakat harus jujur karena ternyata ada yang ikut ambil. Dirembug dulu, ada Kapolsek, Danramil, harus  tindak tegas. Kabupaten mengawasi. Sekarang ESDM, kelauat, PSDA saya suruh ngecek," terang Ganjar. (alg/trw)