Temui Demonstran, Ganjar Pranowo: Saya Super Serius Selesaikan Urut Sewu

Kebumen - Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo didemo mahasiswa dan warga Urut Sewu ketika sedang ngopi bersama warga Kebumen di Pendopo kantor Pemkab Kebumen. Usai acara, Ganjar menemui lima perwakilan orang yang berunjuk rasa.

Perwakilan demonstran ditemui di Pendopo setelah acara "Ngopi Bareng Mas Ganjar" usai. Mereka duduk lesehan dan langsung mengungkapkan uneg-unegnya. Salah satu warga, Seniman mengatakan pihaknya mendesak agar pemerintah segera menuntaskan permasalahan lahan Urut Sewu antara warga dan TNI.

"Kami berharap Pak Ganjar sebagai Gubernur bisa memfasilitasi antara TNI dan warga supaya bisa cepat selesai sampai di tingkat pusat. Kemudian tanah bisa didudukan sesuai dengan fakta-fakta bukti kepemilikan tanah," kata Seniman di Pendopo Pemkab Kebumen, Rabu (9/9/2015) malam.

Atas permintaan tersebut, Gubernur Ganjar mengatakan pihaknya sudah sejak lama memikirkan penyelesaian masalah lahan di Urut Sewu bahkan sejak masih menjadi anggotya DPR. Ganjar sudah melakukan berbagai usaha termasuk mengumpulkan data Urut Sewu.

"Saya super serius. Kepada BPN, Panglima TNI bahkan Presiden saya sudah lapor. Izinkan saya gunakan cara-cara saya, saya tidak mau ada korban lagi. Kalau benturan, semua rugi. Saya sudah berpikir kalau tanah untuk TNI maka rakyat bagaimana. Sebaliknya, kalau tanah untuk rakyat, nanti TNI bagaimana kita juga akan siapkan," pungkas Ganjar sambil menunjukkan map tebal berisi data.

Kepada anak buahnya di Kebumen, Ganjar juga menekankan agar permasalahan Urut Sewu diperhatikan betul. Pejabat Bupati Kebumen, M Arief Irwanto pun langsung menerima tugas penyelesaian sengketa lahan Urut Sewu usai dilantik.

"Kita lagi bekerja untuk itu tanpa harus cuap-cuap," tandasnya.

Arief Irwanto mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data warga yang memiliki surat-surat bukti kepemilikan di lahan sengketa tersebut. Surat kepemilikan selanjutnya akan diverifikasi oleh BPN. Saat ini dari tujuh desa yang dimintai data, baru dua yang menyerahkan.

"Tujuh kepala desa  di Urut Sewu sudah saya minta. Sekarang data baru terkumpul di dua desa yaitu Desa Bercong dan Desa Setro Jenar," kata Arief.

Padahal menurut kesepakatan dari pertemuan sebelumnya, pengumpulan data dibatasi sampai 14 September agar selanjutnya bisa diverifikasi oleh BPN.

"Kami tunggu maksimal 14 September. Data harus semuanya. Agar segera bisa diverifikasi dan segera bisa selesai. Bukti yang punya tanah saja," tegasnya.

Sementara itu Komandan Kodim (Dandim) 0709/Kebumen Letnan Kolonel Inf Putra Widyawinaya yang ikut dalam diskusi tersebut mengatakan pihaknya juga mendesak agar warga segera mengumpulkan data kepemilikan.

demonstrasi saat Ganjar Pranowo berdiskusi dengan warga (Angling/detikcom)

"Sejak 14 Agustus kemarin ada kesepakatan antara warga dan TNI. Sejak awal, kalau ada bukti kepemilikan segera kasih," kata Putra.

Terkait pemagaran yang dilakukan TNI, Putra menegaskan hal itu bukan wewenangnya namun dari pusat. Namun jika nantinya terbukti secara hukum tanah tersebut milik warga maka pasti akan diberikan.

"Kalau  memang  milik rakyat, maka sesuai intruksi Pangdam kami berikan, sekalian pagar-pagarnya bisa dirobohkan," tegas Putra.

Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk kembali bertemu setelah data terkumpul tanggal 14 September mendatang. (alg/fdn)