Ganjar: Lebih Baik Negative Campaign daripada Black Campaign

Semarang -

Menjelang pelaksanaan pemilu bulan April mendatang, berbagai kemungkinan pelanggaran dan konflik seperti negative campaign, black campaign, dan money politic, bisa saja terjadi.

Dimungkinkan masih ada parpol yang belum mampu memerintahkan atau menugaskan calegnya dengan baik di dapil-dapil mereka. Sehingga dapil akan menjadi 'pasar bebas' bagi para caleg.

"Saat itu fitnah akan muncul dan menjadi hal biasa. Kemudian apa yang disebut black campaign juga akan muncul," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2014 se-Jateng di Mapolda Jateng, Selasa (28/1/2014).

Maka dari itu, Ganjar menilai lebih baik terjadi negative campaign daripada black campaign. Sehingga saat anggota caleg dijelek-jelekkan, maka caleg tersebut bisa melakukan hal positif untuk menciptakan prestasi dam membuktikan tuduhan jelek yang ditujukan untuknya tidak benar.

"Saya sampaikan kepada partai-partai lebih baik melakukan negative campaign daripada black campaign. Misal ada, 'ah, si A kurang pengalaman' nanti biarlah si A membuktikan kalau dia punya pengalaman dan kemudian melakukan hal positif," terang politisi PDIP itu.

"Kalau calonnya tidak punya visi dan misi, biasanya akan muncul money politic. Itu biasanya untuk yang minder dalam persaingan," imbuhnya.

Terkait pengamanan pemilu, lanjut Ganjar, disiapkan 155.648 anggota linmas untuk mengamankan 77.693 TPS di Jawa Tengah. Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan pihaknya mengerahkan dua per tiga kekuatan Polda Jateng dengan jumlah personel atau sekitar 20 ribuan polisi.

"Prinsipnya mengamankan pemilu. Dengan penjagaan, pengawalan, dan kalau ada pelanggaran yang disampaikan Bawaslu ditindak. Jadi kami tidak bisa langsung menindak saat ada pelanggaran," kata Kapolda.

"Pada semua tahapan terdapat kerawanan," imbuhnya.

Sementara itu Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Sunindyo menegaskan pihaknya siap menjaga keamanan dalam semua tahapan pemilu dengan mengerahkan 4.335 personel TNI.

"Seluruh anggota Kodam siap untuk mempertahankan keamanan pemilu, kami akan lakukan apa saja,"

Hingga saat ini tercatat ada 127 dugaan pelanggaran pemilu. Sebanyak 121 diantaranya terkait adminitrasi, 2 pidana kampanye di luar jadwal, 4 kode etik, dan 1 terkait sengketa pemilu.

(alg/trw)