Tim Penyelesaian Konflik Petani Tidak Optimal

Bandung - Untuk menyelesaikan konflik agraria di Desa Karangsari Kecamatan Pekenjeng Kabupaten Garut, Pemkab Garut bentuk tim penyelesaian sengketa tanah antara warga dengan PT Condong. Namun sayang tim ini dinilai tidak optimal karena berjalan lambat dan tidak dapat mengambil inisiatif.

"Tim ini terutama dari unsur pemerintah tidak bekerja secara cepat dan tidak mengambil tindakan-tindakan inisiatif. Sehingga proses ini membuat penyelesaian menjadi berlarut-larut," ungkap koordinator AGRA Jabar-Banten Wowon saat diskusi di sekertariat Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) Jalan Singaperbangsa No 1, Senin (11/8/2008).

Tim ini terdiri dari unsur pemerintahan Kabupaten Garut melalui Asisten Daerah I, BPN Kabupaten Garut, LBH Bandung, Pemerintah Desa Karangsari, dan AGRA.

Karena meningkatnya tindakan kekerasan terhadap masyarakat tani di Jabar, AGRA Jabar yang merupakan ormas tani yang berskala nasional menuntut pada pemerintah dan aparat kepolisian untuk membebaskan 6 orang petani yang ditahan di Polres Garut.

Selain itu, kata Wowon, juga meminta kepada pihak keamanan untuk hentikan sweeping, pengepungan rumah-rumah warga, pemanggilan, penangkapan dan pemenjaraan terhadap kaum tani yang sedang berjuang menuntut hak-hak atas tanah di Desa Karangsari.

AGRA juga menuntut tim penyelesaian sengketa dari unsur pemkab Garut untuk segera mengambil langkah-langkah inisiatif, dan bertindak cepat dalam penanganan dan penyelesaian sengkata agraria di desa karangsari.

Tak hanya itu, kata Wowon, pihaknya juga meminta kepada semua pihak agar menghentikan kriminalisasi terhadap kaum tani di wilayah sengketa agraria di wilayah Jabar dan laksanakan reforma agraria berdasarkan UU PA nomor 5 tahun 1950.

(afz/ern)