"Seragam, buku, kegiatan ekstra dan lain-lain tidak digratiskan. Hal inilah kemudian yang dapat menimbulkan komersialisasi dimana ada sekolah tertentu yang mewajibkan kepada setiap muridnya untuk membeli seragam dan buku yang sudah disediakan oleh pihak sekolah dengan biaya yang mahal," ungkap Tim Advokasi PSB Watch Gema Pena, Lili Supendi dalam rilis yang diterima detikbandung, Minggu (13/7/2008).
Ini dikhawatirkan, imbuhnya, malah akan memberatkan para siswa-siswi serta orangtua karena harga mahal yang telah dipatok oleh pihak sekolah. Dalam hal ini PSB meminta Sanksi tegas bagi para pelanggar kebijakan pemerintah agar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar kebijakan yang sudah ditetapkan agar setiap pelanggaran tidak terulang kembali dan juga mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan oleh oknum lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lambatnya Bantuan Siswa dan Warga Khusus untuk Sekolah (Bawaku Sekolah) dari pemerintah Kota Bandung ke sekolah-sekolah tahun 2007 hingga 10-12 bulan memaksa sekolah-sekolah terkait untuk mencari bantuan ke pos-pos yang lain, misalnya ke perusahaan-perusahaan swasta," ujarnya.
PSB Watch sendiri mempertanyakan Bawaku yang hingga sekarang belum diketahui secara pastinya bantuan tersebut akan turun yang secara otomatis akan menganggu operasional sekolah yang masuk pada program sekolah gratis tersebut.
"Jika bantuan tahun ini lambat turun tentunya akan menghambat keberlangsungan sekolah termasuk sekolah gratis yang semuanya serba kurang dan minim," kata Lili.
Pemerintah Kota Bandung menggulirkan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung sebanyak 325 Sekolah yang terdiri atas 244 SD/MI, 51 SMP/MTs, dan 30 SMA/SMK/MA. Sekolah tersebut dibebaskan biaya SPP dan DSP pada tahun ajaran 2008/2009, Besarnya dana yang dialokasikan dalam APBD Kota Bandung tahun anggaran untuk penyelenggaran sekolah gratis sebesar 22,6 milyar. (ahy/afz)











































