"Identitas tim kampanye dan jurkam dari pasangan Hadi sampai detik ini juga belum diserahkan kepada kita. Ini merupakan ganjalan. Jadi bukan karena tidak adanya dana," kata Ketua KPU Kota Bandung Benny Moestofa saat dihubungi detikbandung, Rabu (9/7/2008).
KPU juga menyayangkan pihak Hadi yang sampai saat ini belum juga menyerahkan identitas tim kampanye dan daftar kekayaan. Padahal dua pasangan yang lain sudah menyerahkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alasan Panwaslu karena biaya operasional penertiban tersebut dibebankan kepada pihaknya. Sedangkan Panwaslu mengaku tidak memiliki anggaran.
"Kita tidak punya anggaran untuk itu (penertiban - red). Tadinya kita pikir anggaran tersebut dari KPU. Tapi KPU malah melimpahkan ke kita. Katanya berdasarkan pengalaman Pilgub Jabar kemarin," kata Ketua Panwaslu Kota Bandung Cecep Dudi saat dihubungi detikbandung.
Dana yang dipermasalahkan oleh Panwaslu adalah dana operasional untuk menertibkan alat peraga. Menurut pengakuan mereka, pada saat Pilgub dana operasional mencapai puluhan juta.
"Dana operasional itu seperti untuk makan minum, tapi ternyata besar juga. Kita sedang menghitungnya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Pilgub kemarin itu mencapai puluhan juta," terang Cecep.
Namun menurut Benny, dana yang dibutuhkan sebetulnya kecil. Hanya untuk makan, minum dan bensin. Walaupun kecil, ternyata KPU sendiri tidak bisa menanganinya sendiri.
"Dananya kecil, cuma buat makan, minum dan bensin saja. Tapi KPU sendiri tidak bisa menangani semuanya. Karena ada beberapa instansi di situ. Yang jelas dana bukan masalah," kilah Benny. (afz/lom)










































