Gubernur Jabar: Tidak Ada yang Menolak BLT di Jabar

Bandung - Adanya penolakan program bantuan langsung tunai (BLT) oleh kepala desa di berbagai daerah di Jabar, dinilai bukan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah namun hanya menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat jika kompensasi kenaikan harga BBM lebih baik dengan program padat karya.

Hal itu disampaikan Gubernur Jabar Danny Setiawan usai rapat dengar pendapat dengan PT Pos Indonesia, BPS, dan kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Jumat (23/5/2008). Seperti diketahui sebanyak 403 kepala desa di Garut menolak program BLT.

"Esensinya tidak ada yang menolak. Penolakan itu hanya sekedar usulan pada pemerintah agar kompensasi kenaikan BBM bukan dengan BLT tetapi misalnya dengan program padat karya," ujar Danny.

Meski tujuan pemerintah pusat memberikan BLT tersebut untuk keadilan langsung kepada masyarakat, kata Danny, namun pada praktiknya di lapangan timbul ekses negatif. Seperti adanya ketidakjujuran yang dilakukan masyarakat dan juga oleh pelaksana program.

"Ada masyarakat yang seharusnya tidak berhak memperoleh BLT, namun masuk dalam daftar. Sehingga warga miskin yang benar-benar butuh tidak kebagian," tuturnya.

Karenanya, lanjut Danny, pihaknya meminta bantuan kepada ulama agar bisa memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai mustahik (orang berhak menerima sedekah-red) dan muzaki (orang yang wajib memberi-red). "Jangan sampai muzaki malah menjadi mustahik atau sebaliknya," ujarnya.

(ern/ern)